Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut UU Desa pasal 1 angka (10) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik.

Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi :

1. perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. penatausahaan,
4. pelaporan, dan
5. pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.