Mensos Tekankan Peran SDM Pendamping PKH dan BPNT

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peran pendamping dalam keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mengacu pada survei yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018, tingkat kemiskinan Indonesia turun lagi dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen, sementara ketidaksetaraan (laporan gini) turun 0,389 persen. Survei serupa dilakukan lagi oleh BPS pada Maret 2019.

"Teman-teman SDM PKH dan BPNT harus mengenali angka-angka ini karena kontribusi ini tidak dapat dipisahkan dari kontribusi dan kerja SDM PKH dan BPNT dalam keberhasilan implementasi program PKH dan BPNT dan Rastra," kata Menteri Sosial pada distribusi PKH dan Bantuan Non Tunai untuk Kabupaten Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (4/5/2019).

Menteri sosial menyatakan bahwa para pendamping PKH dan BPNT harus bangga, karena mereka juga memiliki peran dalam memerangi kemiskinan. "Teman-teman telah berjuang di lapangan dengan luar biasa, terlepas dari hasil penelitian, tingkat kemiskinan dan laporan gini telah membaik," kata Menteri Sosial.

Tidak hanya dengan menekankan peran penting mereka, Menteri Sosial juga menyatakan bahwa para pendamping terpilih akan mengirimkan studi banding ke luar negeri mulai tahun 2019. Program ini dilakukan oleh perintah Presiden Joko Widodo di Sahabat PKH Jamboree di seluruh Indonesia.

"Para mentor diberi pengembangan kapasitas dalam cara mereka diberi kesempatan untuk mempelajari program-program serupa di negara lain. Ada 38.000 PKH yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran negara terbatas, akan ada satu proses seleksi, "jelas Menteri Sosial.

Salah satu faktor kunci dalam proses pengiriman pendamping PKH studi di luar negeri adalah kinerja mereka di daerah masing-masing dan bagaimana mereka sampai pada pencetakan IMC Graduasi, yang bisa mandiri. Proses seleksi akan langsung ditangani oleh Menteri Sosial karena merupakan salah satu faktor terpenting.

"Proses pemilihan akan sangat sulit, dan saya memiliki kebijakan untuk setiap provinsi dengan perwakilan untuk pekerjaan yang sebanding, dan fokusnya adalah pada KORKAT, KORKOT dan KORWIL," kata Menteri Sosial.

Selain itu, Menteri Sosial pada tahun 2019 menargetkan penyelesaian setidaknya 800 ribu Wisuda KPM dari Kementerian Sosial.

"PKH membutuhkan kerja sama yang baik dari semua sumber daya manusia karena ada banyak keluarga dan ibu yang memiliki hak untuk membantu, tetapi anggaran pemerintah tidak cukup, mereka masih ada." Pemerintah ingin melihat masyarakat yang mandiri, "katanya.

Berbagai program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Perusahaan Ekonomi Produktif (UEP) dapat dilaksanakan oleh KPM yang ingin lulus dalam program PKH. Mereka dapat memberi tahu rekannya bahwa keinginan mereka dapat diwujudkan dengan bantuan keuangan dari pemerintah.

Sementara itu, Bansos Rastra (Beras Sejahtera) akan sepenuhnya diubah menjadi BPNT pada Juli 2019. Karena masalah dengan infrastruktur teknologi, Menteri Sosial menjelaskan bahwa ada daerah yang tidak dapat berpartisipasi dalam program dan harus menerapkan kebijakan ad hoc.

Mengutip dari pernyataan presiden, paket makanan murah juga akan diberikan kepada KPM untuk mendapatkan diskon saat membeli kebutuhan dasar. Nantinya diskon akan disesuaikan dengan anggaran.

Distribusi Bansos di Kabupaten Bogor

Dalam kegiatan ini, Kementerian Sosial berhasil mengirimkan Bantuan PKH Tahap II dari Rp. 91.225.375.000 untuk 132.533 keluarga dan Bantuan BPNT Tahap III dari Rp. 20.898.900.000 untuk 189.998 keluarga di Kabupaten Bogor. Bantuan tersebut disalurkan bekerja sama dengan Bank BNI.

Tidak hanya menyalurkan bantuan, dalam hal itu menteri sosial Agus Gumiwang Kartasasmita juga mensosialisasikan program PKH dan BPNT. Aspek yang ditransfer adalah komponen PKH, hak dan kewajiban sebagai peserta PKH, penggunaan bantuan PKH dan transformasi distribusi bantuan.

"Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, semua bantuan sosial dan subsidi didistribusikan melalui PPS secara non tunai." Bantuan dapat dibayarkan di ATM, E-warong, agen bank yang ditunjuk dan cabang bank terdekat, "kata menteri sosial.

Di bagian lain, Direktur Jenderal Perlindungan dan Keamanan Sosial Dr. Ir. R. Harry Hikmat menyatakan dalam laporannya bahwa program Bantuan Sosial Bantuan Sosial dan Bantuan Makanan Non-Tunai di Kabupaten Bogor dihadiri oleh 1.000 KPM dari Ciawi, Cigombong, Cijeruk, Caringin, Cisarua dan Kecamatan Megamendung dan 400 PKH dan SDM BPNT.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan kemerdekaan dan diharapkan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan," kata Harry.

Selain menghadiri Bupati Bogor, kepala Kantor Dinas Sosial provinsi Jawa Barat, bertindak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Forkompinda Kabupaten Bogor dan direktur Bank BNI, kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat eselon I dari Kementerian Sosial dan personel khusus.

Artikel ini dapat dilihat di Tribunnews.com dengan judul Mensos, yang menggarisbawahi peran SDM Pengiring PKH dan BPNT, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/06/mensos-tekankan-peran-sdm- pendamping-pkh-dan-bpnt? halaman = 2.

Editor: Penulis Konten