Jakarta - Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengberharapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 lebih banyak digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menilai program pembangunan desa untuk kegiatan infrastruktur telah cukup memadai.
"Pembangunan infrastruktur desa saya pikir sudah cukup, terutama pada desa yang infrastrukturnya sudah cukup. Saat ini mulailah dipikirkan untuk bursa inovasi desanya ini bagaimana dana desa bisa digunakan untuk memperluas BUMDes. Jadi, alokaskani anggaran ke BUMDes itu diperbesar," kata Eko dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).
Hal tersebut disampaikan Eko Putro Sandjojo saat melakukan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019 di hadapan para pengurus BUMDes di Kabupaten Bengkulu Utara kepada kepala desa, pendamping desa, petambak, dan sejumlah transmigran.
Dalam kesempatan itu, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan program dana desa yang digelontorkan pemerintah mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 telah berjalan cukup baik. Namun, tantangan dan permasalahan di awal penyaluran selalu terjadi, sehingga penyerapannya tidak terlalu signifikan.
"Penyaluran dana desa yang saat ini berjalan dengan cukup baik bukan tanpa tantangan dan masalah," ungkapnya.
Menurutnya, tantangan dan permasalahan tersebut terjadi karena semula kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara. Selain itu desa juga belum memiliki SDM perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara.
"Di tahun pertama peluncuran dana desa dari Rp 20,67 triliun yang dialokasikan hanya 82% yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan oleh pendamping desa, serta dukungan dari kepolisian RI, kejaksaan, BPKP, dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelola dana desa trus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan dana desa yang juga terus meningkat," katanya.
Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72%, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65%, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapan 98,54%, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapannya sekitar 99%.
"Saya optimis, dana desa tahun 2019 penyerapannya akan lebih baik lagi. Perlu diketahui, sejak dana desa dikucurkan pemerintah, meskipun mengalami permasalahan, namun ternyata desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa," paparnya.
Hal tersebut disampaikan Eko Putro Sandjojo saat melakukan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019 di hadapan para pengurus BUMDes di Kabupaten Bengkulu Utara kepada kepala desa, pendamping desa, petambak, dan sejumlah transmigran.
Dalam kesempatan itu, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan program dana desa yang digelontorkan pemerintah mulai tahun 2015 hingga tahun 2018 telah berjalan cukup baik. Namun, tantangan dan permasalahan di awal penyaluran selalu terjadi, sehingga penyerapannya tidak terlalu signifikan.
"Penyaluran dana desa yang saat ini berjalan dengan cukup baik bukan tanpa tantangan dan masalah," ungkapnya.
Menurutnya, tantangan dan permasalahan tersebut terjadi karena semula kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara. Selain itu desa juga belum memiliki SDM perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara.
"Di tahun pertama peluncuran dana desa dari Rp 20,67 triliun yang dialokasikan hanya 82% yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan oleh pendamping desa, serta dukungan dari kepolisian RI, kejaksaan, BPKP, dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelola dana desa trus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan dana desa yang juga terus meningkat," katanya.
Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72%, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65%, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapan 98,54%, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapannya sekitar 99%.
"Saya optimis, dana desa tahun 2019 penyerapannya akan lebih baik lagi. Perlu diketahui, sejak dana desa dikucurkan pemerintah, meskipun mengalami permasalahan, namun ternyata desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa," paparnya.
Sumber: https://finance.detik.com judul aslinya 2019, Mendes Ingin Alokasi Dana Desa Lebih Banyak untuk BUMDes
0 Comments
Post a Comment