Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan penggantian program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai 1 September 2019. Aturan ini berlaku nasional.
Semua daerah dituntut siap melakukan transformasi dari Rastra menjadi BPNT, meski ada beberapa daerah yang meminta untuk ditunda karena belum siap.
"Semua daerah harus siap. Sudah tidak bisa ditawar. Sebab, sudah tidak ada lagi yang akan mengirim beras Rastra," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung, usai membuka Rapat Koordinasi Teknis PFM Wilayah III Penetapan Lokasi 2020 dan Bimbingan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dana Dekonsentrasi Wilayah I Tahun 2019, di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2019.
Agar penyaluran BPNT berjalan optimal, Andi mengimbau kepada seluruh pendamping dan kepala Dinas Sosial untuk mengawalnya dengan baik. Terutama terkait pembaruan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan membantu pengisian ulang saldo para penerima PKH. Terlebih, September bertepatan dengan penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi, tolong dibantu untuk diperlancar," ujarnya.
Di satu sisi, indeks penerimaan setiap keluarga peneriman manfaat (KPM) akan naik mulai Januari 2020. Dari Rp110 ribu per KPM menjadi Rp150 ribu per KPM.
Menurut Andi, penaikan indeks itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, dan DPR.
"Ini semua karena hasil kerja keras bapak ibu (pendamping dan kepala Dinas Sosial), sehingga pemerintah secara umum percaya pada kami," kata Andi.
Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan
Kinerja para pendamping, kepala Dinas Sosial, dan seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal PFM Kemensos tak luput dari apresiasi.
Mereka dinilai turut berperan serta dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Per Maret 2019, angka kemiskinan turun menjadi 9,41 persen dibandingkan September 2018 sebesar 9,66 persen.
"Atas kerja keras kita semua, alhamdullilah angka kemiskinan kembali turun menjadi 9,41 persen. Kerka keras kita menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Andi, memaparkan.
Salah satu faktor turunnya angka kemiskinan ialah suksesnya pelaksanaan program KUBE. Banyak KPM berhasil melepaskan diri dari jerat kemiskinan berkat KUBE.
Untuk itu, Andi memotivasi para pendamping agar lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan program KUBE.
"Kalau mau menilai pekerjaan saudara, tinggal hitung berapa jumlah KPM yang didampingi. Kemudian, berapa KPM yang bisa graduasi. Itulah ukuran keberhasilan," ucap Andi.
Sumber: https://www.medcom.id
Semua daerah dituntut siap melakukan transformasi dari Rastra menjadi BPNT, meski ada beberapa daerah yang meminta untuk ditunda karena belum siap.
"Semua daerah harus siap. Sudah tidak bisa ditawar. Sebab, sudah tidak ada lagi yang akan mengirim beras Rastra," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung, usai membuka Rapat Koordinasi Teknis PFM Wilayah III Penetapan Lokasi 2020 dan Bimbingan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dana Dekonsentrasi Wilayah I Tahun 2019, di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2019.
Agar penyaluran BPNT berjalan optimal, Andi mengimbau kepada seluruh pendamping dan kepala Dinas Sosial untuk mengawalnya dengan baik. Terutama terkait pembaruan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan membantu pengisian ulang saldo para penerima PKH. Terlebih, September bertepatan dengan penyelenggaraan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi, tolong dibantu untuk diperlancar," ujarnya.
Di satu sisi, indeks penerimaan setiap keluarga peneriman manfaat (KPM) akan naik mulai Januari 2020. Dari Rp110 ribu per KPM menjadi Rp150 ribu per KPM.
Menurut Andi, penaikan indeks itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, dan DPR.
"Ini semua karena hasil kerja keras bapak ibu (pendamping dan kepala Dinas Sosial), sehingga pemerintah secara umum percaya pada kami," kata Andi.
Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan
Kinerja para pendamping, kepala Dinas Sosial, dan seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal PFM Kemensos tak luput dari apresiasi.
Mereka dinilai turut berperan serta dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Per Maret 2019, angka kemiskinan turun menjadi 9,41 persen dibandingkan September 2018 sebesar 9,66 persen.
"Atas kerja keras kita semua, alhamdullilah angka kemiskinan kembali turun menjadi 9,41 persen. Kerka keras kita menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Andi, memaparkan.
Salah satu faktor turunnya angka kemiskinan ialah suksesnya pelaksanaan program KUBE. Banyak KPM berhasil melepaskan diri dari jerat kemiskinan berkat KUBE.
Untuk itu, Andi memotivasi para pendamping agar lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan program KUBE.
"Kalau mau menilai pekerjaan saudara, tinggal hitung berapa jumlah KPM yang didampingi. Kemudian, berapa KPM yang bisa graduasi. Itulah ukuran keberhasilan," ucap Andi.
Sumber: https://www.medcom.id
0 Comments
Post a Comment