PERATURAN TATA TERTIB LEMBAGA TUHA PEUT GAMPONG

LEMBAGA TUHA PEUT GAMPONG

(TUHA PEUT)

GAMPONG JULI TAMBO TANJONG KECAMATAN JULI

KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN

LEMBAGA TUHA PEUT GAMPONG JULI TAMBO TANJONG 

NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB LEMBAGA TUHA PEUT GAMPONG

Menimbang	:	Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 97 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen No. 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas TUHA PEUT dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong perlu menetapkan Keputusan TUHA PEUT Juli Tambo Tanjong tentang Peraturan Tata Tertib TUHA PEUT.
Mengingat	:	1.     Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2.     Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. 3.     Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen No. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong. 4.     Peraturan Bupati Bireuen No. 28 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen No. 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Gampong: 5.     Keputusan Bupati Bireuen No. 188/27/KEP/412.11/2007 tanggal 27 Maret Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengesahan anggota TUHA PEUT Juli Tambo Tanjong Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Periode Tahun 2007 – 2013
Memperhatikan	:	Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (TUHA PEUT) Juli pada hari Selasa tanggal 17 April 2007.

                                       

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT) JULI TENTANG PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT) JULI TAMBO TANJONG KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1.   Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.

2.   Bupati adalah Bupati Bireuen.

3.   Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchiek.

4.   Camat adalah Camat Juli, yang merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagai wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

5.   Keuchiek atau Penjabat Keuchiek adalah Keuchiek Juli atau Penjabat Keuchiek Juli, seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Keuchiek dalam kurun waktu tertentu.

6.   Lembaga Tuha Peut, selanjutnya disebut TUHA PEUT adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

7.   Pemerintah Gampong adalah Keuchiek, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

8.   Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.   Qanun Gampongadalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Keuchiek.

10.    Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.

11.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan TUHA PEUT, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12.    Kode Etik TUHA PEUT adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota TUHA PEUT dalam melaksanakan tugasnya.

13.    Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai Desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan Desa.

14.    Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Gampong, antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG TUHA PEUT

Pasal 2

1.     Tuha Peut berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

2.     Tuha Peut berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Gampong.

3.     Tuha Peut sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

(1)    Tuha Peut berfungsi menetapkan Qanun Gampong bersama Keuchiek, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2)    Mengawasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Keuchiek.

(3)    Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sepanjang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

Tuha Peut mempunyai tugas dan wewenang :

a.      Membahas rancangan Qanun Gampong bersama Keuchiek;

b.     Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampongdan Peraturan Keuchiek;

c.      Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Gampong dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa;

d.     Membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

e.      Memberitahukan kepada Keuchiek mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchiek secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

f.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchiek;

g.     Membentuk panitia pemilihan Keuchiek;

h.     Bersama Keuchiek membentuk panitia pemilihan Perangkat Gampong;

i.       Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Gampong;

j.       Memberikan persetujuan penunjukan seorang pejabat dari Perangkat Gampong oleh Keuchiek dalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Gampong;

k.     Memberikan persetujuan kerjasama antar Desa dalam Kabupaten maupun antar desa di luar Kabupaten;

l.       Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

m.    Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (TUHA PEUT);

n.     Mengadakan perubahan Qanun Gampongbersama Keuchiek;

o.     Memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Gampong kepada pihak lain;

p.     Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan;

q.     Memberikan persetujuan atas perubahan fungsi Tanah Kas Desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain.

Pasal 5

Tuha Peut berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Keuchiek, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Keuchiek melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat.

Pasal 6

Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Keuchiek, Bupati atas laporan Tuha Peut dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TUHA PEUT

Pasal 7

Tuha Peut mempunyai hak :

a.      Meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong mengenai permasalahan Desa;

b.     Meminta keterangan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau warga masyarakat baik secara lesan atau tertulis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan obyektifitas;

c.      Menyatakan pendapat;

d.     Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban Keuchiek yang disampaikan kepada Bupati;

e.      Menerima laporan akhir masa jabatan Keuchiek.

Pasal 8

                        (1)  Anggota TUHA PEUT mempunyai hak :

a.      Mengajukan rancangan Qanun Gampong dan atau menyetujui perubahan mengenai Qanun Gampong yang diusulkan oleh Pemerintah Gampong;

b.     Mengajukan pertanyaan;

c.      Menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Gampong;

d.     Memilih dan dipilih; dan

e.      Memperoleh tunjangan, dan uang sidang serta penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

                        (2)  Anggota TUHA PEUT mempunyai kewajiban :

a.      Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

b.     Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

c.      Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.     Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

e.      Memproses pemilihan Keuchiek;

f.      Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g.     Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan ;

h.     Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)      Anggota Tuha Peut berhenti bersama-sama pada saat TUHA PEUT yang baru telah disahkan dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)      Masa keanggotaan Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 10

(1)      Anggota TUHA PEUT berhenti karena :

a.    Meninggal dunia;

b.    Permintaan sendiri;

c.     Diberhentikan.

(2)      Anggota TUHA PEUT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a.    Berakhir masa keanggotaannya;

b.    Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.     Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota TUHA PEUT;

d.    Dinyatakan melanggar sumpah / janji;

e.    Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota TUHA PEUT, dan atau;

f.     Melanggar larangan bagi Anggota TUHA PEUT;

(3)      Apabila ada Anggota TUHA PEUT yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan warga masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi calon Anggota TUHA PEUT dari wilayah yang diwakili.

BAB V

PIMPINAN TUHA PEUT

Pasal  11

(1).    Pimpinan TUHA PEUT terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

(2).    Pimpinan Tuha Peut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota TUHA PEUT secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus dengan cara musyawarah mufakat.

(3).    Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4).    Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pemilihan dilaksanakan secara voting.

(5).    Sekretaris Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sebagai unsur pimpinan, memimpin sekretariat TUHA PEUT dan dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Keuchiek dan bukan dari Perangkat Gampong.

Pasal 12

Kewenangan Pimpinan terhadap Anggota Tuha Peut :

1.        Memberikan peringatan secara lesan kepada Anggota Tuha Peut yang melalaikan tugas dan melanggar kode etik, sumpah atau janji Anggota Tuha Peut.

2.        Peringatan kepada Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas apabila tidak diindahkan oleh anggota yang bersangkutan maka diberikan peringatan secara tertulis. dan jika tetap tidak ada perubahan maka pimpinan Tuha Peut mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengusulkan pengganti  yang sudah ditetapkan menjadi calon Anggota Tuha Peut dari wilayah yang diwakili.

3.        Pimpinan Tuha Peut berhak mengundang rapat untuk anggota Tuha Peut.

Pasal 13

(1).    Masa jabatan Ketua Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun.

(2).    Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam rapat maka Wakil Ketua mengganti Kedudukan Ketua dan selanjutnya sekretaris mengganti kedudukan Wakil Ketua.

BAB VI

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 14

(1).    Rapat Tuha Peut dipimpin oleh Pimpinan TUHA PEUT.

(2).    Rapat Tuha Peut dapat dilakukan setiap saat atas usulan ⅔ Anggota Tuha Peut.

(3).    Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota TUHA PEUT, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(4).    Dalam hal tertentu rapat TUHA PEUT dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota TUHA PEUT, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TUHA PEUT yang hadir.

(5).    Pengambilan keputusan TUHA PEUT dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dapat dicapai musyawarah mufakat maka ditempuh melalui suara terbanyak / voting.

(6).    Dalam pengambilan keputusan mengenai orang atau lembaga maka voting dilakukan secara tertutup.

(7).    Dalam hal pengambilan keputusan mengenai sesuatu permasalahan yang tidak menyangkut orang maka voting dilakukan secara terbuka.

(8).    Hasil rapat TUHA PEUT ditetapkan dengan Keputusan TUHA PEUT dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris TUHA PEUT.

(9).    Dalam hal Ketua TUHA PEUT berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pasal 15

(1)      Tata tertib TUHA PEUT ditetapkan dengan Keputusan TUHA PEUT

(2)      Keputusan TUHA PEUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Keuchiek.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 16

(1)     Rancangan Qanun Gampongdapat disusun oleh Keuchiek dan atau TUHA PEUT.

(2)     Rancangan Qanun Gampongyang berasal dari Keuchiek disampaikan secara tertulis kepada Ketua TUHA PEUT melalui sekretaris TUHA PEUT dan ketua-ketua bidang untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.

(3)     Rancangan Qanun Gampong yang disusun oleh TUHA PEUT setelah mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah Anggota TUHA PEUT, dan disampaikan secara tertulis kepada Keuchiek.

(4)     TUHA PEUT menetapkan Qanun Gampongbersama Keuchiek.

Pasal 17

Tahap Pembahasan Peraturan Desa

(1)     Dalam hal Rancangan Qanun Gampongberasal dari Keuchiek :

a.     Keuchiek memberikan penjelasan dalam rapat paripurna TUHA PEUT terhadap Rancangan Qanun Gampong yang diajukan oleh Keuchiek.

b.    Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh pimpinan TUHA PEUT yang membawakan suara TUHA PEUT.

c.     Jawaban Keuchiek secara lesan atau tertulis terhadap pemandangan umum TUHA PEUT.

d.    TUHA PEUT sebelum mengambil keputusan tentang Rancangan Qanun Gampongberasal dari Keuchiek terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan Anggota TUHA PEUT.

e.     Pengambilan keputusan diadakan dalam rapat kerja TUHA PEUT yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari yang hadir

(2)     Dalam hal Rancangan Qanun Gampongberasal dari TUHA PEUT :

a.     Pendapat Keuchiek dalam dalam hal rapat paripurna TUHA PEUT atas rancangan Qanun Gampongyang berasal dari TUHA PEUT.

b.     Jawaban Pimpinan TUHA PEUT dalam rapat paripurna TUHA PEUT terhadap pendapat Keuchiek sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

c.     Sebelum diambil keputusan atas Rancangan Qanun Gampongmengadakan rapat kerja TUHA PEUT untuk membahas lebih lanjut Rancangan Qanun Gampongdimaksud untuk kemudian ditetapkan menjadi Qanun Gampongapabila dapat disetujui oleh Keuchiek atau dihentikan pembahasannya apabila tidak disetujui oleh Keuchiek.

BAB VIII

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIEK

Pasal 18

(1)      Sebelum diadakan pemilihan Keuchiek, TUHA PEUT mengadakan rapat dipimpin Ketua TUHA PEUT untuk :

a.    Membentuk Panitia Pemilihan Keuchiek beserta susunan kepanitiaannya;

b.    Membahas mengenai sumber biaya pemilihan Keuchiek;

c.     Menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan Keuchiek.

(2)      Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.

(3)      Pengangkatan Panitia Pemilihan Keuchiek harus mempertimbangkan kecakapan dalam bidang administrasi, kemampuan fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan serta kelembagaan masyarakat Desa.

(4)      Keterwakilan unsur kewilayahan serta kelembagaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Gampong, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(5)      Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) sebanyak-banyaknya terdiri dari 11 (sebelas) orang dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk panitia serta mendapatkan surat tugas dari ketua Panitia.

(6)      Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai hal-hal yang perlu untuk diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaan pemilihan Keuchiek.

(7)      Panitia Pemilihan Keuchiek ditetapkan dengan Keputusan TUHA PEUT dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(8)      Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Keuchiek berpedoman kepada Tata Kerja Panitia Pemilihan Keuchiek yang ditetapkan oleh TUHA PEUT.

BAB IX

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN

MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 19

(1)      Cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan sarasehan, anjangsana, temu warga atau bentuk lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2)      Menerima masukan dan saran aspirasi masyarakat guna bahan pertimbangan kebijakan untuk disampaikan Pemerintah Gampong.

(3)      Aspirasi masyarakat yang ditampung, disalurkan kepada Pemerintah Gampong guna peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB X

HUBUNGAN KERJA TUHA PEUT DENGAN KEUCHIEK DAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 20

(1)      Hubungan kerja TUHA PEUT dengan Keuchiek merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2)      Hubungan kerja TUHA PEUT dengan Lembaga Kemasyarakatan merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif.

BAB XI

TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN TUHA PEUT

Pasal 21

(1)      Pimpinan dan Anggota TUHA PEUT menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan desa.

(2)      Tunjangan pimpinan dan Anggota TUHA PEUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 22

(1)      Untuk kegiatan TUHA PEUT disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris TUHA PEUT.

(2)      Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 23

(1)      Dalam hal pelaksanaan kegiatannya, TUHA PEUT diberikan tunjangan dan biaya operasional dari APBD Kabupaten.

(2)      Penggunaan tunjangan dan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII

KODE ETIK TUHA PEUT

Pasal 24

(1).    Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya anggota TUHA PEUT wajib menaati Kode Etik.

(2).    Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan Peraturan Sikap, Perilaku, Ucapan, Tata Kerja, Tata Hubungan antar Lembaga Pemerintah Gampong dan antar anggota serta antar Anggota TUHA PEUT dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota TUHA PEUT.

Pasal 25

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota TUHA PEUT serta membantu anggota TUHA PEUT dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Negara.

Pasal 26

Anggota TUHA PEUT wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, memenuhi Peraturan Tata Tertib TUHA PEUT, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota TUHA PEUT dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal  27

(1)      Anggota TUHA PEUT bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan TUHA PEUT dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara.

(2)      Anggota TUHA PEUT bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa secara adil tanpa memandang suku, Agama, Ras, Golongan, dan Gender.

BAB XIII

PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS TUHA PEUT

Pasal  28

Pengurus TUHA PEUT mempunyai tugas :

a.    Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua dan bidang-bidang TUHA PEUT serta mengumumkannya dalam rapat TUHA PEUT;

b.    Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga TUHA PEUT;

c.     Memimpin rapat TUHA PEUT;

d.    Menyimpulkan hasil rapat TUHA PEUT;

e.    Mengadakan koordinasi dengan Keuchiek;

f.     Setiap Anggota TUHA PEUT kecuali unsur pimpinan TUHA PEUT, harus menjadi anggota salah satu bidang;

g.    Setiap bidang dipimpin oleh ketua bidang;

h.    Bidang-bidang TUHA PEUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1.        Bidang Pemerintahan

2.        Bidang Pembangunan

3.        Bidang Kesra  

i.      Anggota TUHA PEUT pengganti antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.

Pasal  29

Tugas dan Kewajiban Pimpinan TUHA PEUT :

1.    Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat TUHA PEUT;

2.    Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga TUHA PEUT.

3.    Memimpin rapat TUHA PEUT dengan menjaga agar peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.

4.    Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.

5.    Melaksanakan Keputusan Rapat.

6.    Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait langsung.

7.    Menyampaikan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Keuchiek.

8.    Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak atau lembaga terkait.

Pasal  30

Bidang-bidang TUHA PEUT mempunyai tugas :

1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan dan rancangan Keputusan TUHA PEUT ysng termasuk dalam tugas bidang masing-masing;
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
3. Membantu pimpinan TUHA PEUT untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Keuchiek kepada TUHA PEUT;
4. Mengadakan rapat kerja TUHA PEUT atau rapat dengar pendapat dengan Keuchiek, Perangkat Gampong maupun Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa;
5. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan TUHA PEUT yang termasuk dalam ruang lingkup pada bidangnya masing-masing.

BAB  XIV

RAPAT TUHA PEUT

Pasal  31

Jenis rapat TUHA PEUT antara lain :

a.    Rapat Paripurna adalah rapat Anggota TUHA PEUT yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua selaku pimpinan rapat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas TUHA PEUT serta dapat mengambil keputusan untuk ditetapkan menjadi keputusan TUHA PEUT;

b.    Rapat pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua TUHA PEUT;

c.     Rapat Kerja adalah rapat antara TUHA PEUT dengan Pemerintah Gampong atau dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d.    Rapat Istimewa adalah rapat Anggota TUHA PEUT atau bersama Pemerintah Gampong untuk membahas permasalahan mendesak yang bersifat urgen untuk diselesaikan dan bersifat tertutup.

Pasal  32

Penentuan waktu rapat :

a.    Rapat TUHA PEUT dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;

b.    Waktu rapat dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari yang dijadwalnya ditetapkan oleh pimpinan TUHA PEUT;

c.     Apabila terdapat kepentingan yang bersifat mendesak TUHA PEUT dapat mengadakan rapat atau sidang sesuai dengan kebutuhan;

d.    Untuk mengintensifkan kinerja TUHA PEUT diadakan rapat rutin setiap tiga bulan.

Pasal  33

Tata cara rapat TUHA PEUT :

a.    Sebelum rapat dimulai setiap Anggota TUHA PEUT harus menandatangani daftar hadir;

b.    Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri;

c.     Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasrkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain;

d.    Anggota TUHA PEUT yang menandatangani daftar hadir apabila akan meningggalkan rapat harus memberitahukan kepada pimpinan rapat.

BAB XV

LARANGAN ANGGOTA TUHA PEUT

Pasal  34

(1)      Pimpinan dan Anggota TUHA PEUT tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Keuchiek dan Perangkat Gampong.

(2)      Pimpinan dan Anggota TUHA PEUT dilarang :

a.    Sebagai pelaksana proyek desa;

b.    Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c.     Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d.    Menyalahgunakan wewenang;

e.    Melanggar sumpah atau janji jabatan, dan;

f.     Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat, serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohannya, seperti perbuatan asusila, baik perjudian, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya.

BAB XVI

PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA TUHA PEUT

Pasal 35

(1)      Tindakan penyidikan terhadap Anggota TUHA PEUT dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2)      Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.    Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b.    Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3)      Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  36

(1)      Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini menjadi pedoman kerja TUHA PEUT.

(2)      Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Tata Tertib TUHA PEUT ini semua anggota wajib mendukung kinerja dan program TUHA PEUT yang bersifat positif.

(3)      Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib TUHA PEUT ini diatur lebih lanjut.

(4)      Peraturan Tata Tertib TUHA PEUT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      : JULI TAMBO TANJONG

Pada Tanggal      : 10  Mei 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (TUHA PEUT) DESA JULI TAMBO TANJONG

KETUA,