Pembangunan Gampong Tertinggal dan Mandiri Melampaui Target RPJM Nasional
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa empat tahun Pembangunan Gampong dibawah Pemerintah Presiden Joko Widodo - Yusuf Kalla mengalami keberasilan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Gampong berkembang dan menurunnya jumlah Gampong tertinggal di Indonesia.
Berdasarkan hasil pendataan Potensi Gampong (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (12/12) tercatat jumlah Gampong tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 Gampong dari sebanyak 19.750 Gampong pada 2014 menjadi 13.232 Gampong pada tahun 2018.
Sedangkan untuk Gampong berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 Gampong dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 Gampong pada 2018. Begitu juga dengan Gampong yang berstatus Gampong mandiri mengalami peningkatan dari 2.894 Gampong pada 2014 menjadi 5.559 Gampong pada 2018.
Jika melihat target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 Gampong tertinggal dan meningkatkan 2.000 Gampong berkembang dan mandiri. Dengan demikian, target yang ada dalam RPJMN telah terlampaui pada tahun 2018 ini.
Atas keberhasilan dalam mengurangi Gampong tertinggal dan meningkatkan Gampong berkembang dan Gampong mandiri. Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pelaksanaan program dana Gampong maupun program pembangunan Gampong lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para Kepala Daerah dan Gampong serta masyarakat dalam membangun Gampongnya.
Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimis bahwa status Gampong tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan jika semangat untuk membangun Gampong bisa terus dipertahankan.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi Gampong tertinggal di Indonesia," katanya.
Mengenai masih adanya Gampong tertinggal yang mungkin sulit dilampaui seperti di Indonesia Timur, Menteri Eko menyampaikan bahwa program dana Gampong maupun program lainnya yang masuk ke Gampong akan sulit jika tidak ada dukungan infrastruktur jalan atau akses jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau yang hingga saat ini pemerintah masih terus memprioritaskan agar proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar Gampong terus semakin berkembang dan mandiri.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi Gampong 2018 yang salah satu tujuannya yakni mengetahui Indeks Pembangunan Gampong (IPD) di Indonesia. IPD ini adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan Gampong pada suatu waktu.
Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh 3 kategori yakni Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang dan Gampong mandiri.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh Gampong, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut Gampong tertinggal berkurang sebesar 6.518.
"Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di Gampong mampu mengurangi Gampong tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dengan berkurangnya Gampong tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 Gampong tertinggal dan meningkatkan 2.000 Gampong mandiri.
"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik berbagai persoalan yang masih ada di Gampong. Kita harapkan jumlah Gampong mandiri terus meningkat dan Gampong tertinggal semakin menipis," katanya.(*/Kemendes)
Berdasarkan hasil pendataan Potensi Gampong (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (12/12) tercatat jumlah Gampong tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 Gampong dari sebanyak 19.750 Gampong pada 2014 menjadi 13.232 Gampong pada tahun 2018.
Sedangkan untuk Gampong berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 Gampong dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 Gampong pada 2018. Begitu juga dengan Gampong yang berstatus Gampong mandiri mengalami peningkatan dari 2.894 Gampong pada 2014 menjadi 5.559 Gampong pada 2018.
Jika melihat target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 Gampong tertinggal dan meningkatkan 2.000 Gampong berkembang dan mandiri. Dengan demikian, target yang ada dalam RPJMN telah terlampaui pada tahun 2018 ini.
Atas keberhasilan dalam mengurangi Gampong tertinggal dan meningkatkan Gampong berkembang dan Gampong mandiri. Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pelaksanaan program dana Gampong maupun program pembangunan Gampong lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para Kepala Daerah dan Gampong serta masyarakat dalam membangun Gampongnya.
Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimis bahwa status Gampong tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan jika semangat untuk membangun Gampong bisa terus dipertahankan.
"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi Gampong tertinggal di Indonesia," katanya.
Mengenai masih adanya Gampong tertinggal yang mungkin sulit dilampaui seperti di Indonesia Timur, Menteri Eko menyampaikan bahwa program dana Gampong maupun program lainnya yang masuk ke Gampong akan sulit jika tidak ada dukungan infrastruktur jalan atau akses jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau yang hingga saat ini pemerintah masih terus memprioritaskan agar proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar Gampong terus semakin berkembang dan mandiri.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi Gampong 2018 yang salah satu tujuannya yakni mengetahui Indeks Pembangunan Gampong (IPD) di Indonesia. IPD ini adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan Gampong pada suatu waktu.
Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh 3 kategori yakni Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang dan Gampong mandiri.
Pendataan dilakukan terhadap seluruh Gampong, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut Gampong tertinggal berkurang sebesar 6.518.
"Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di Gampong mampu mengurangi Gampong tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Dengan berkurangnya Gampong tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 Gampong tertinggal dan meningkatkan 2.000 Gampong mandiri.
"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik berbagai persoalan yang masih ada di Gampong. Kita harapkan jumlah Gampong mandiri terus meningkat dan Gampong tertinggal semakin menipis," katanya.(*/Kemendes)
