Pengaruh Ahli Hadist Dan Ahli Ra’yu Terhadap Tasyri Masa Tabi’in
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar
Belakang Masalah
Kata syari’ah dalam bahasa Arab berarti “sumber
air yang jernih untuk diminum.” Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan
al-thariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus). Sumber air adalah tempat
kehidupan dan keselamatan jiwa, begitu pula dengan jalan yang lurus yang
menunjuki manusia kepada kebaikan, di dalamnya terdapat kehidupan dan kebebasan
dari dahaga jiwa dan akal.[1]
Syari’ah Islamiyah didefinisikan dengan: “apa
yang telah ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah, ibadah,
akhlaq, muamalat, dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan
Tuhan dan hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan
akhirat."
Sedangkan kata tasyri’ berarti: penetapan atau
pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya rasulullah saw dan
berakhir hingga wafat beliau. Namun para ulama kemudian memperluas pembahasan
tarikh (sejarah) tasyri’ sehingga mencakup pula perkembangan fiqh Islami dan
proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat
Islam. Oleh karena itu pembahasan tarikh tasyri’ dimulai sejak pertama kali
wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masa kini.
BAB II
P E M B A H A S A N
A.
Faktor – Faktor Perkembangan Tasyri Masa Tabi’in
Pertengahan abad
ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan fiqh
Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, para sahabat
sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing
sahabat mengajarkan Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk
setempat.[2]
Di Irak dikenal
sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas’ud (Ibnu Mas’ud), Zaid
bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah
dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang
berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat ini kemudian
berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para tabi’in. Para
tabi’in yang terkenal itu adalah Sa’id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha
bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahiman-Nakha’i (w. 76 H) di Kufah,
al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah) dan
Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah
masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat.[3]
Persoalan yang
mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad
yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti
metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap
fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang
dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh Islam Madrasah
al-hadits (madrasah = aliran) dan Madrasah ar-ra’yu. Madrasah al-hadits kemudian
dikenal juga dengan sebutan
Madrasah al-Hijaz
dan Madrasah al-Madinah; sedangkan Madrasah ar-ra’yu dikenal dengan sebutan
Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kufah. Kedua aliran ini menganut prinsip yang
berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang
pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah SAW, di
samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya
tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad.
Sedangkan Madrasah
al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam
berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang
sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh
lebih berat dan beragam, baik secara kualitas & kuantitas, dibandingkan
yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz berhadapan dengan suku bangsa yang
memiliki budaya homogen, sedang ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang
relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, tidak
mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad.
Pada periode
ketiga ini, pengertian fiqh sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan
pengertian ilmu, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua,
karena fiqh sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang
mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amali
(praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Di samping fiqh, pada periode
ketiga ini pun ushul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu
keislaman. Berbagai metode ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah
dikembangkan oleh ulama fiqh. Dalam perkembangannya, fiqh tidak saja membahas
persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga
bermunculanlah fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan peng¬andaian tentang persoalan
yang akan terjadi di masa datang).[4]
Pada periode
ketiga ini pengaruh ra’yu (ar-ra’yu; pemikiran tanpa berpedoman kepada
Al-Qur’an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena
ulama Madrasah al-hadits juga mempergunakan ra’yu dalam fiqh mereka. Di samping
itu, di Irak muncul pula fiqh Syi’ah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh
Ahlusunnah wal Jama’ah (imam yang empat).
Sejak masa
khulafaur rasyidin berakhir, fase selanjutnya dikenal dengan tabi’in atau
sahabat yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayah. Pemerintahan Bani
Umayah menggunakan sistem monarki yang menggantikan sistem pemerintahan
sebelumnya, yang bersifat kekholifahan.
Umat Islam pada
saat itu terpecah menjadi tiga kelompok; khowarij sebagai penentang Ali, syi’ah
sebagai pendukung ali, dan kelompok mayoritas (jumhur). Munculnya
keompok-kelompok itu berpengaruh besar dalam mewarnai proses perkembangan hukum
Islam.
Salah satu
langkah awal yang dilakukan Mu’awiyah dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu
melalakukan ekspansi ke Negara barat sehingga dapat menguasai beberapa wilayah
dibagian barat.
Pada masa Abu
Bakar dan Ustman sahabat dilarang keluar dari madinah, agar tidak menyebarkan
hadits secara sembarangan dan dapat bermusyawarah bersama dalam menghadapi
persoalan-persoalan hukum yang penting.
B.
Sumber – Sumber Tasyri Masa Tabi’in
Pada zaman nabi
dan khalifah, berjalannya hukum Islam senantiasa sejalan dengan kebijaksanaan
para pemegang kekuasaan pemerintahan karena kekuasaan kehakiman dipegang dan
dijalankan langsung oleh pemimpin Negara. Akan tetapi setelah kepemimpinan
berpindah ketangan Bani Umayah.[5]
Perkembangan hukum
Islam menunjukan arah yang berlainan. Hukum yang seharusnya berfungsi sebbagai
sandaran tempat kembali bagi pihak-pihak yang berselisih, sejak zaman muawiyah
berubah sifatnya menjadi alat dan pelindung bagi kepentingan-kepentingan
golongan yang sedang barkuasa.
Karena pada
tahun-tahun permulaan, perhatian pemerintah tercurahkan untuk menghadapi
peperangan dengan Negara-negara lain, makaperkembangan hokum Islam banyak
sekali mendapat pengaruh dari keputusan-keputusan para qodhi yang diangkat
Gubernur dan fatwa-fatwa para ahli hukum diluar pemerintahan yang dianggap
mampu dan berpengetahuan luar tentang Al-Qur’an dan Al-sunnah.
Secara umum
tabi’in mengikuti langkah-langkah penetapan hukum yang dilakukan oleh sahabat
dalam mengeluarkan hukum. Langkah-langkah yang mereka lakukan diantaranya
mencari ketentuan dalam Al-Qur’an. Apabila ketentuan itu tidak ada, mereka
mencari dalam As-Sunnah. Apabila tidak ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah,
mereka kembali kepada pendapat sahabat. Apabila pendapat sahabat tidak
diperoleh, mereka berijtihad.
Dengan demikian
sumber hukum pada masa tabi’in adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah, ijmak sahabat, dan
ijtihad.
C.
Pengaruh Ahli Hadist Dan Ahli Ra’yu Terhadap
Tasyri Masa Tabi’in
Pada masa
tabi’in ini para ulama’ dibedakan menjadi dua aliran yaitu Al-Hadits (madrasah
al-madinah), al-hadits ra’yu (madrasah al-kufah). Al-hadits adalah golongan
yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra’yu.
Imam malik brpendapat bahwa, ijma’ penduduk madinah merupakan hujjah yang wajib
diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya aliran ini terpecah, seperti aliran
maikiyah, syafi’iyah, hanbaliyah, dan hanafiyah.[6]
Adapun ahli
ra’yu lebih banyak menggunakan ra’yu ditambah hadits. Munculnya dua aliran
pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf. Dan pada saat
yang sama, semakin memotifasi perkembangan hukum Islam.
Kedua aliran
tersebut, masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Disisi lain
munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam
terdapat kebebasan berfikir dan masing-masing saling menghargai perbedaan
pendapat diantara mereka.
D.
Pengaruh Golongan Politik Terhadap Perkembangan
Tasyri Masa Tabi’in
Perpecahan kaum muslimin dalam politik sebagaimana dalam gambaran
politik, maka masing masing golongan yaitu Khawarij dan syi’ah mempunyai
kesenangan khusus. Pendukung ali mempunyai kecenderungan kepada Ali dan
keluarganya dan setiap orang yang ada pada setiap partainya, Ia selalu
menghindari perpecahan atas musuh-musuh dan orang-orang yang memeranginya,
Khawarij selalu cenderung kepada Abu BAkar, Umar dan orang yang mengikutinya,
dan mereka melepaskan diri dari Usmant, ali dan Mu’awiyah serta orang yang
mengikuti mereka. Pendukung Mu’awiyah atau jumhur islam lari dari dua golongan
itu dan tidak menempatkan timbangan untuk mereka.
Terpisahnya
ulama’ muslimin dalam Negara-negara besar Islam, karena para sahabat-sahabat
pindah dari Madinbah ke tempat-tempat tinggal baru pada Negara-negara besra.
Dan dikalangan mereka lahirlah sekumpulan Tabi’in besar yang bersekutu dengan
mereka dalam berfatwa dan para sahabat mengakui mereka dalam hak persekutuan
pada kedudukan ini.
Tersiarnya
riwayat hadist. Penghalang periwayatan hadist telah hilang, sahabat-sahabat
yang masih ada setelah Khulafaur Rasyidin, menjadi tempat pemberhentian dalm
bepergian dari Negara-negara besar untuk minta fatwa dan belajar. Oleh karena
hadist-hadist tidak terkumpul dalam satu negeri bahkan tidak dalam satu buku
karena shabat yang berfatwa telah terpisah pisah pada Negara-negara besar,
penduduk setiap Negara meriwayatkan dari sahabat yang tinggal disitu, maka pada
setiap Negara tidak mempunyai hadist yang tidak ada pada negeri lain.[7]
Munculnya dusta
pada hadist Rasululloh S.A.W. itulah yang ditakutkan oleh Abu Bakar dan Umar.
Salah satunya
adalah Mereka mengetahui adanya kebohongan dalam hadist Rasululloh. Mereka
bermacam –macam, sebagiannya ada orang yang membuat buat atas Belau dengan
sesuatu yang sama sekali Beliau tidak mensabdakannya seperti oleh orang-orang
Zindik dan yang menyerupainya dari orang-orang yang tidak mengharapkan
kehormatan agama.[8]
Adakalanya menurut sangkaan mereka dan demi agam sseperti bodohnya orang-orang
yang beribadah yang membuat hadist tentang keutamaan –keutamaan dan hal-hal
yang menggemarkan beribadah. Dan masih banyak lagi sangkaan-sangkaan yang lain.
Kumpulan-kumpulan semuanya itu telah nyata, menururt orang yang ahli dalam
pekerjaan ini dan ahli ilmu rijal ( rijalul hadist ) .
BAB III
PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian
yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan serta mengajukan beberapa saran.
A.
Kesimpulan
1. Faktor yang mendorong perkembangan hukum
Islam; Adanya partai politik yang mengklaim bahwa dirinya paling benar, Semakin
luasnya wilayah Islam dan Perbedaan hujjah dalam menentukan hukum Islam.
2. Secara garis besar, sumber-sumber hukum
Islam pada masa tabi’in adalah Al-Qur’an. Al-Sunnah, Ijmak para sahabat, dan
ijtihad.
3. Pada masa tabi’in ulama’ dibedaan menjadi
dua aliran, yaitu al-hadits dan al-ra’yu. Muculnya dua aliran tersebut semakin
mempercepat perkembangan iktilaf.
B. Saran –
saran
1.
Disarankan kepada umat Islam agar dapat mengkaji sejarah
perkembangan hukum Islam mulai zaman Rasulullah sampai sekarang.
2.
Disarankan kepada para mahasiswa untuk dapat memahami hokum Islam
dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
3.
Disarankan kepada umat Islam agar dapat menjaga dan melestarikan
hukum Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Daud Ali, Muhammad. Hukum Islam
(Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: PT. Grafindo
Persada. 1999
Harjono, Anwar. Hukum Islam (Keluasan dan
Keadilan). Jakarta: Bulan Bintang. 1987
Pulungan Suyuthi. Fiqih Siyasah (Ajaran,
Sejarah, dan Pemikiran). Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1999
Schacht Joseph. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Islamika
Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Hukum Islam,
Sebuah Ikhtisar dan Dokumentasinya, Darul-Kutub, Mesir : Marja, 2005.
Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Hukum Islam,
Sebuah Ikhtisar dan Dokumentasinya, Darul-Kutub, Mesir : Marja, 2005.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar
Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1990), 155
Hasbi Ashidiqi, Pengantar Ilmu Fiqih,Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan
Hukum Islam, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000
http://hadirukiyah.blogspot.com/2009/08/pengaruh-pentadwinan-Sunnah-dalam.html
diakses pada tanggal 30 Desember 2009
[1] Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2006), hal.
28
[2] Muhammad Ali Sayis, Tarikh fal-Fiqh Islamy (Beirut:Dar al-kutub
al-Ilmiyah,1990), hal 20
[3] Muhammad Salam Madkur, Al Madkhal Li al fiqh al Islam ( Cairo : Dar
an Nadhah Islamiyah), hal. 56
[4] Umar Sulaiman al-Asygar, Tarikh al-Fiqh al- Islamy, (Amman: Dar
al-Nafais,1991), hal. 17
[5] Daud Ali, Muhammad. Hukum Islam (Pengantar Ilmu dan Tata Hukum
Islam di Indonesia). ( Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1999 ), hal. 43
[6] Harjono, Anwar. Hukum Islam (Keluasan dan Keadilan). ( Jakarta:
Bulan Bintang. 1987), hal. 48
[7] Ibid, hal 35
[8] Ibid, hal. 77
