RKPDes BAB TIGA Tahun 2020

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Gampong, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Gampong, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Gampong tahun 2018 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

A.     EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPG SEBELUMNYA (TAHUN ANGGARAN 2018)

B.    IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMG

Berdasarkan Qanun Gampong Juli Tambo Tanjong Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMG Gampong Juli Tambo Tanjong Tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, maupun Pemberdayaan masyarakat.  Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1.      Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

a.     Pemenuhan Operasional Pemerintah Gampong

b.     Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Gampong

c.      Pembentukan BUMGampong

2.       Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a.     Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gampong Untuk Pendidikan Dan Kesehatan

b.     Pembangunan Jalan Tani Gampong

c.      Pembangunan Jalan Lingkungan

d.     Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Gampong

e.     Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Gampong

3.       Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a.     Operasional Lembaga Gampong

b.     Pembina Keamanan Dan Ketertiban

c.      Penyuluhan Hukum

d.     Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Gampong

4.      Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.     Peningkatan Kapasitas Lembaga Gampong (RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Gampong Lainnya)

b.     Percapatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Proritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin

c.      Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

C.    IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT ANTARA LAIN BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN ATAU KERUSUHAN SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Gampong dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah menGampongk yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Gampong.

Masalah tersebut meliputi:

1.      Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.

2.      Jalan tergenang air  dan Rusak di waktu musim penghujan

3.      Jalan termakan air karena drainase jalan tidak baik.

4.      Kerusakan akibat kejadian alam baik hujan (Tanah Longsor)  dan angin kencang.

D.    IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPG sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDaerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPG benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.