Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Menurut Permendesa PDTT 16 Tahun 2019

Penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat Dalam Musyawarah Desa dicantumkan dalam Paragraf 3 Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa, unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berhak:

1. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
2. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
3. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
4. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
5. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Selenjutnya pada Pasal 17, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa, unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban:

1. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
2. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
3. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
4. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
5. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Demikianlah penjelasan penulis tentang Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat Dalam Musyawarah Desa sebagaimana yang penulis ambil dari Paragraf 3 Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Semoga postingan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa...

Selengkapnya: Donwload Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. DISINI