Tugas dan Tanggung Jawab BPD dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa Menurut Permendesa PDTT 16 Tahun 2019

Penjelasan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah desa tertuang dalam Paragraf 2 Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa, dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas sebagai berikut:

1. mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
2. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
3. membentuk panitia pelaksana;
4. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
5. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
6. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
7. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

Selanjutnya pada Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa:

BPD bertanggungjawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Demikianlah penjelasan tentang Tugas dan Tanggung Jawab BPD dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana yang penulis rangkum dari Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Semoga tulisan singkat ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa....

selengkapnya tentang penjelasan rinci dari Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dapat anda Donwload. DISINI