Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Indeks dan Jenis Bantuan Pangan Alami Peningkatan Tahun 2020

Indeks dan Jenis Bantuan Pangan Akan Alami Peningkatan Tahun 2020

Indeks bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan ditambah pada tahun 2020. Dari tahun sebelumnya Rp 110.000 per bulan per keluarga, pemerintah memutuskan menaikkan menjadi Rp 150.000 per bulan per keluarga.

“Indeks bantuannya akan kami tingkatkan. Tapi saya minta, jumlah warga pra-sejahtera jangan malah meningkat, justru harus semakin menurun,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11).

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari juga menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako untuk 6 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian tas sekolah untuk siswa dan tabungan BNI senilai Rp 1 juta untuk siswa berprestasi. Adapun untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi mandiri diberikan piagam penghargaan.

Selain indeks bantuan, jenis bantuan pangan juga akan ditambah. Juliari menekankan, kalau selama ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima beras dan telur, pemerintah sedang mengkaji untuk menambah jenis bantuan pangan yang lain.

“Saya sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, minta agar diberikan rekomendasi terkait tiga kriteria bahan pangan,” kata Mensos Juliari. Rekomendasi Mensos, kandungan bantuan gizinya baik, ketersediaannya ada di seluruh Indonesia, dan kandungan impornya rendah.

Langkah pemerintah, kata Mensos Juliari, ditujukan untuk terus menekan angka kemiskinan. Pada periode kedua masa tugas Presiden Joko Widodo, target angka kemiskinan akan terus ditekan menjadi 8,5 Persen sampai dengan 9 persen pada tahun 2020.

“Kita ingin membangun Indonesia maju. Tidak boleh ada lagi yang tertinggal. Mari bersama-sama memerangi kemiskinan. Kita bisa menjadikan negara kita negara yang sejahtera sesuai cita-cita founding fathers kita,” kata Mensos.

Dalam pernyataannya, Mensos Juliari juga mengingatkan visi Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan berpenghasilan tinggi yaitu 21.000 USD pertahun atau sekitar Rp 400 juta pertahun.

Mensos pun menyinggung tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya mengurangi angka kemiskinan.

“Pemerintah Daerah berperan meningkatkan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dengan validitas data yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos Juliari.

Sumber: https://kumparan.com/