Download Qanun Realisasi APBG Terbaru

Menimbang	:	a.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Gampong, Keuchik  wajib menyusun Qanun Gampong tentang Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Juli Tambo Tanjong Tahun Anggaran 2019;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Gampong Juli Tambo Tanjong  tentang Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Juli Tambo Tanjong Tahun Anggaran 2019;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
		4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa;
		8.	Qanun Aceh No 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
		9.	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
		10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
		11.	Qanun  Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81);
		12.	Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
		13.	Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Biereuen Tahun Anggaran 2019;
		14.	Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
		15.	Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk  setiap gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
		16.	Peraturan Bupati Bireuen Nomo 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat dan Tunjangan, Insentif serta Biaya operasional lainnya Tahun Anggaran 2019;
		17.	Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;
MEMUTUSKAN
Menetapkan		:	QANUN GAMPONG ...............TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG ..................TAHUN ANGGARAN 2019.

SELENGKAPNYA: SILAHKAN DOWNLOAD QANUN REALISASI APBG TERBARU. DOWNLOAD DISINI