Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

• memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes); 

• memberhentikan  dan mengangkat  perangkat Desa; 

• memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;  

• menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

• menetapkan Peraturan Desa (Perdes);  

• membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

• membina kehidupan masyarakat Desa;  

• mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

• membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

• mengembangkan sumber pendapatan Desa (PADes); 

• mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

• mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

• memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG);

• mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah penjelasan tentang Wewenang Penjabat (PJ) Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa....