Download Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi
Download Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dalam rangka untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, Tjahjo Kumolo. Selanjutnya Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021 oleh direktur jenderal Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Benny Riyanto kemudian dimasukkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1170.
Selengkapnya silakan Bapak/Ibu Download peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi. DOWNLOAD DISINI
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi diterbitkan dalam rangka untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, Tjahjo Kumolo. Selanjutnya Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021 oleh direktur jenderal Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Benny Riyanto kemudian dimasukkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1170.
Selengkapnya silakan Bapak/Ibu Download peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi. DOWNLOAD DISINI