Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Dana Desa di Tahun 2020 untuk Pengembangan SDM dan Ekonomi Daerah




Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mengatakan, alokasi dana desa tahun 2020 bakal difokuskan pada pemberdayaan SDM dan ekonomi desa. Diketahui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020, dana desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun.

"Dana desa dinaikkin jadi Rp 72 triliun, jadi kalau selama ini penggunaannya lebih banyak ke infrastruktur, mulai tahun ini dan tahun depan lebih banyak kepada pemberdayaan Sumber Daya Manuasia (SDM) dan ekonomi desa," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).

Salah satu yang bakal didorong dengan dana desa, lanjut Eko, adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan desa wisata. Sebab pariwisata diakui merupakan sektor yang cukup menjanjikan.

"Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa-desa wisata akan kita push. Pariwisata memang yang paling cepat, karena BUMDes-BUMDes kita di pariwisata pendapatannya lebih besar dari dana desa yang diterima," urai Eko.

Selain itu, melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata, diharapkan makin banyak tenaga kerja yang dapat terserap. "Banyak penciptaan lapangan kerja kemudian kita juga mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di pertanian karena modernisasi," ungkapnya.

Terkait program di bidang kesehatan dan pendidikan, kata Eko, bakal terus dikerjakan. Dia mengatakan program di bidang kesehatan berjalan lumayan baik. Ke depan pihaknya akan berfokus di upaya menekan angka stunting.

"Kesehatan juga lumayan. Karena selama 4 tahun ini kita sudah bangun 300 ribu MCK, sarana air bersih 1 juta unit, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu juga puluhan ribu unit, itu kan bisa nurunin stunting (Stunting adalah kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya) dari 37,2 jadi 30,8 persen. Terutama stunting yang kita prioritaskan," jelas dia.

"Pendidikan kita lebih banyak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melalui berbagai kerja sama. Mungkin lebih banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibangun dari Kementerian Desa dibanding Kemendikbud karena itu swadaya masyarakat dan dibantu dana desa," tandasnya.

Sumber: https://www.liputan6.com