Donwload Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Berikut ini yang menjadi Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa:

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN


PERMENDAGRI:

Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENKEU

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

PERMENDES:

Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa

Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa

Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015