Memahami Tantangan Pengembangan Desa Wisata

Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting. Desa wisata mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata, sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak mass tourism. Dalam konteks kepariwisataan Bali perkembangan desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari pasang-surut perkembangan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan (pro job, pro growth, dan pro poor).

Adapun kendala dan tantangan desa wisata adalah terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya interest dan kesadaran masyarakat, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, adanya kendala budaya (cultural barriers), sering terjadi pemaksaan dan pembohongan terhadap wisatawan. Untuk mengantisipasi kendala ini, pemerintah melakukan arah kebijakan (Ardika, 2001) yaitu :

1. Memberikan peluang dan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
2. Pengalokasian sumber dana, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian;
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan secara maksimal;
4. Memberikan kebebasan terhadap keinginan masyarakat;
5. Pengembangan desa wisata dapat menciptakan produk wisata lokal sebagai modal dasar perencanaan dan pemasaran produk, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan ketahanan ekonomi.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa pengembangan desa wisata masih dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, yang berasal dari internal desa, seperti supra struktur desa (pemerintah, hambatan regulasi). Beberapa persolan tersebut, antara lain:

1. Terjadi Duplikasi model dan kurangnya diferensiasi produk. Pengembangan sebuah desa wisata cenderung mengulangi produk yang telah diciptakan oleh desa wisata yang sudah berjalan. Contoh yang menarik adalah proses pengembangan Desa Wisata Baha, Kabupaten Badung, Bali yang dengan mentah-mentah meniru model pembangunan pintu gapura tradisonal (angkul-angkul) seragam yang dibuat oleh Desa Pengelipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Bisa dikatakan terjadi proses duplikasi secara sengaja dengan mengabaikan otentisitas potensi dan keunikan sendiri. Terbukti akhirnya, proses tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan, Desa Baha tidak bisa berkembang secara optimal sebagai desa wisata padahal sudah digelontorkan sejumlah dana APBD (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Tidak ada standarisasi desa wisata. Desa wisata muncul dan berkembang lebih banyak karena faktor ikut-ikutan. Kemunculan sebuah desa wisata dengan demikian berjalan secara alamiah, tidak melalui sebuah proses seleksi atau standarisasi. Pun setelah desa-desa wisata di suatu wilayah bermunculan tidak ada sebuah prosedur atau mekanisme untuk mentataletakkan mereka ke dalam suatu tipologi atau klusterisasi, sehingga tidak ada informasi yang cukup akurat perihal perkembangan, karakteristik, ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing desa wisata tersebut. Kondisi demikian menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mendampingi masing-masing desa wisata. Model pembinaan yang diterapkan pun pada akhirnya seragam, padahal persoalan yang muncul pada masing-masing desa amat beragam sesuai dengan konteks lokalnya.
3. Produk wisata tidak berbasis potensi lokal. Produk wisata yang dikemas dan ditawarkan kepada wisatawan pada suatu desa wisata seringkali tidak berbasis pada potensi lokal atau potensi yang dimiliki desa bersangkutan. Mereka hanya mengikuti trend produk yang dikembangkan pada desa-desa lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi desa wisata. Apabila suatu desa wisata berhasil memasarkan homestay berbahan baku bambu, misalnya, mereka pun akan ikut membikin homestay berbahan dasar bambu. Padahal di desanya sama sekali tidak tumbuh pohon bambu. Desa lainnya mengemas sebuah tari-tarian atau permainan rakyat yang sukses memikat hati pengunjung, mereka pun membeo membuat atraksi yang mirip. Demikian seterusnya. Mereka sama-sekali tidak memperhatikan kontinuitas dari mata rantai hulu-hilir; potensi, produk. Akibatnya mereka akan kesulitan ketika membangun story (cerita) yang disampaikan kepada para wisatawan, dan pada akhirnya hanya akan menuai kegagalan.
4. Keterbatasan Akses. Beberapa desa wisata yang punya potensi unggul berada pada wilayah-wilayah terisolasi yang secara geografis susah dijangkau. Ini menjadi batu penghambat dalam mengembangkan desa-desa tersebut menjadi desa wisata yang berhasil. Potensi yang dimilikinya tidak dapat menjadi magnet penarik kunjungan wisatawan. Isolasi geografis tersebut bisa karena ketiadaan jalan yang bagus dan aman, berada pada pulau-pulau terpencil, atau terletak di balik pegunungan yang sulit dijamah dengan cara-cara yang lazim.
5. Kelemahan dalam pengemasan produk paket wisata. Desa-desa yang berpotensi besar dikembangkan sebagai desa wisata seringkali gagal akibat tidak dapat melakukan pengemasan paket. Potensi wisata yang tinggi membutuhkan ketepatan dan daya kreatifitas pengelolaan agar mampu menjadi atraksi wisata yang memikat. Kadang-kadang hal itu membutuhkan semacam talenta dan insting tertentu � yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahkan oleh seorang doktor pariwisata sekalipun! Walaupun potensinya hanya berskala biasa-biasa saja, namun di tangan seorang yang bertalenta, hal yang biasa itu bisa diracik, sehingga menjelma menjadi sebuah atraksi atau paket wisata yang atraktif.
6. Kurangnya komitmen pemerintah. Seringkali muncul kasus, di mana sebuah desa memiliki potensi yang ungul dan masyarakat warganya mempunyai komitmen kuat untuk mengembangkan desa wisata. Di sisi lain hal tersebut belum didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang memberikan dukungan memadai terhadap pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah belum menjadikan bidang pariwisata sebagai program prioritas, sehingga mereka mengabaikan begitu saja wilayahnya yang memiliki potensi yang unggul di bidang pariwisata.
7. Rendahnya kualitas SDM lokal. Banyak desa-desa yang ingin mengembangkan desa wisata padahal tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola desa wisata. Penyebabnya bisa multi faktor. Pertama, karena memang tingkat keterdidikan yang rendah. Kedua, kaum mudanya sebagian besar pergi merantau ke kota, sehingga desa menjadi miskin SDM muda usia dan hanya ditinggali golongan orang tua yang kurang produktif diajak membangun desa. Ketiga, lulusan sarjana atau sekolah menengah sudah memadai namun tidak ada bidang pariwisata, sehingga SDM yang ada kurang cocok untuk mengembangkan desa wisata.

Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, telah menerbitkan harapan baru bagi desa. Harapan itu salah-satunya ialah bahwa desa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. UU mengamanatkan setiap desa di Indonesia ke depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa yang memiliki mandat menjalankan usaha-usaha yang bersifat produktif, sehingga bisa memakmurkan desa.

Tentu usaha yang dikembangkan adalah usaha yang berakar kepada potensi yang dimiliki setiap desa. Bagi desa-desa yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pariwisata bisa mengembangkan desa wisata.

Semoga artikel tentang Tantangan Pengembangan Desa Wisata yang penulis suguhkan dapat bermanfaat... Salam Juragan Berdesa...