Tupoksi Kaur Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Dalam undang-undang tersebut Kaur Keuangan didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Fungsi utama perKaur Keuanganan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap). Secara lebih rinci tergambar sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

Demikianlah artikel penjelasan singkat tentang Tupoksi Kaur Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Selengkapnya silahkan Unduh Tupoksi Kaur Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara