Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal mencairkan dana bantuan sosial (bansos) lebih dulu saat memulai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Ini sejalan dengan telah dilangsungkan proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di kementerian/lembaga.
Menkeu menjelaskan pencairan anggaran bantuan sosial (bansos) cocok dilakukan lebih dulu lantaran memberikan dampak langsung ke masyarakat. Dengan demikian, manfaat pelaksanaan APBN Tahun 2020 dapat langsung dirasakan masyarakat, khususnya para wong cilik.
"Dari sisi belanja, menurut Menkeu, kami lakukan langsung ke masyarakat, apakah itu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan program," ucap Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Sri Mulyani menerangkan pola pencairan anggaran bansos di awal pelaksanaan APBN sejatinya tak jauh berbeda dengan tahun ini. Sebagai catatan, anggaran bansos yang dicairkan lebih dulu pada tahun ini berupa Program Keluarga Harapan (PKH).
"Tahun 2019 paling banyak frontloading (pencairan di awal) di Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk penyerapan, nanti kami lihat program mana yang bisa dicairkan cepat seperti belanja yang ada di Kementerian Sosial," terangnya.
Di lain sisi, pencairan anggaran pos ini cocok dilakukan karena tidak perlu melewati proses persetujuan yang panjang selayaknya pencairan anggaran proyek infrastruktur. Misalnya, seperti yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.
Pasalnya, pencairan proyek infrastruktur harus lebih dulu melalui proses penawaran proyek atau lelang. Tahapan itu memakan waktu yang tidak singkat.
Bahkan, setelah lelang dilakukan dan tender diberikan ke sebuah perusahaan pun, masih harus dilaksanakan tahapan pengadaan (procurement) barang dan jasa.
"Untuk beberapa program yang sudah multiyears, itu langsung bisa dilangsungkan (dicairkan anggarannya), biasanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tuturnya.
Di sisi lain, bendahara negara kembali mengingatkan agar kementerian/lembaga segera melakukan pencairan anggaran program pada awal pelaksanaan APBN tahun 2020. Sebab, ia tidak ingin pencairan anggaran baru membengkak jelang tutup tahun pelaksanaan APBN.
Pada APBN tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos mencapai Rp102,9 triliun atau meningkat 3,3 persen dari outlook realisasi anggaran bansos pada APBN 2019, Rp99,6 triliun.
Sementara untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menkeu Sri Mulyani memberikan Rp120,21 triliun. Anggaran kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun.
Sumber: www.cnnindonesia.com
"Dari sisi belanja, menurut Menkeu, kami lakukan langsung ke masyarakat, apakah itu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan program," ucap Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11).
Sri Mulyani menerangkan pola pencairan anggaran bansos di awal pelaksanaan APBN sejatinya tak jauh berbeda dengan tahun ini. Sebagai catatan, anggaran bansos yang dicairkan lebih dulu pada tahun ini berupa Program Keluarga Harapan (PKH).
"Tahun 2019 paling banyak frontloading (pencairan di awal) di Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk penyerapan, nanti kami lihat program mana yang bisa dicairkan cepat seperti belanja yang ada di Kementerian Sosial," terangnya.
Di lain sisi, pencairan anggaran pos ini cocok dilakukan karena tidak perlu melewati proses persetujuan yang panjang selayaknya pencairan anggaran proyek infrastruktur. Misalnya, seperti yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.
Pasalnya, pencairan proyek infrastruktur harus lebih dulu melalui proses penawaran proyek atau lelang. Tahapan itu memakan waktu yang tidak singkat.
Bahkan, setelah lelang dilakukan dan tender diberikan ke sebuah perusahaan pun, masih harus dilaksanakan tahapan pengadaan (procurement) barang dan jasa.
"Artinya itu (anggaran bansos) tidak memerlukan sesuatu yang disebut procurement, tidak perlu melakukan belanja modal yang perlu perencanaan panjang, sehingga dia bisa langsung," jelasnya.Kendati begitu, Sri Mulyani bilang sudah ada beberapa anggaran proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan cair lebih dulu pada awal pelaksanaan APBN tahun 2020. Sayangnya, ia enggan merinci anggaran untuk proyek apa saja.
"Untuk beberapa program yang sudah multiyears, itu langsung bisa dilangsungkan (dicairkan anggarannya), biasanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," tuturnya.
Di sisi lain, bendahara negara kembali mengingatkan agar kementerian/lembaga segera melakukan pencairan anggaran program pada awal pelaksanaan APBN tahun 2020. Sebab, ia tidak ingin pencairan anggaran baru membengkak jelang tutup tahun pelaksanaan APBN.
Pada APBN tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos mencapai Rp102,9 triliun atau meningkat 3,3 persen dari outlook realisasi anggaran bansos pada APBN 2019, Rp99,6 triliun.
Sementara untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menkeu Sri Mulyani memberikan Rp120,21 triliun. Anggaran kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun.
Sumber: www.cnnindonesia.com
0 Comments
Post a Comment