Ditetapkan Sebagai Calon Kades, Anggota BPD Wajib Berhenti dari Jabatannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada pasal 19 ayat 2 huruf K, disebutkan bahwa anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Berikut ini penjelasan pasal 19 ayat 2 huruf K Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD):

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

1. berakhir masa keanggotaan;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
4. tidak melaksanakan kewajiban;
5. melanggar larangan sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
6. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
7. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
9. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
10. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
11. ditetapkan sebagai calon Kades.

Demikianlah penjelasan tentang Jadi Calon Kades, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Wajib Berhenti dari Jabatannya sebagaimana yang penulis kutip dari 2 huruf K Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Semoga Tulisan ini bermanfaat. Salam Juragan Berdesa..

Selengkapnya: Donwload 2 huruf K Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). DISINI