Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Landasan Hukum BUMDes 2020 (Pembentukan/Pendirian dan Pengelolaan)

Landasan Hukum BUMDes 2020 (Pembentukan/Pendirian dan Pengelolaan)

Pada kesempatan ini, admin blog juragan berdesa akan membahas tentang Apa sebenarnya yang menjadi landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Regulasi atau aturan apa sajakah yang menjadi landasan hukum pembentukan /pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama?

Berikut ini landasan hukum pendirian/ pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sebagai berikut:

  • UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  • PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  • Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  • Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  • Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
  • Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
  • Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
  • Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa;
  • Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Demikianlah penjelasan secara umum peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum BUMDes. Mulai dari terbentuknya/berdirinya hingga bagaimana BUMDes dikelola/diurus.

Hal ini juga berlaku untuk payung hukum dalam mendirikan atau mengelola BUMDes Bersama.

Sesungguhnya, penjelasan di atas merupakan lanjutan dari format administrasi BUMDes yang sudah Admin bagikan sebelumnya, yaitu:


Siapa yang Berhak Mengaudit Badan Usaha Milik Desa

Contoh Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal BUMDes

Donwload Contoh RAB Pembentukan BUMDes Tahun 2020

Ingin jadi Pengurus BUMDes? Berikut Syaratnya

Tugas, Hak dan Kewajiban Manajer Unit Usaha BUMDes

Tugas, Hak dan Kewajiban Sekertaris BUMDes

Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes

Tugas, Hak dan Kewajiban Bendahara BUMDes

Tugas, Hak dan Kewajiban Pengawas BUMDes

Demikian penjelasan tentang landasan Hukum BUMDes tahun 2020 (Pembentukan/Pendirian dan Pengelolaan). Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Sahabat Desa yang mencari referensi atau format administrasi BUMDes. Salam Juragan Berdesa