Download UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir setelah keadaan krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.

UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menggantikan Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 19O5:217 juncto Staatsblad 19O6:348) yang sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun masih belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini memberikan pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Saat ini krisis dan resesi ekonomi dunia sudah didepan mata karena pandemi corona virus disease 2O19 (COVID-19) UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi sangat penting dipahami, dan kemungkinan jika tidak dapat memenuhi kondisi perkembangan saat ini, kemungkinan juga bisa di revisi.

UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2OO4 di Jakarta. UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diundangkan Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 18 Oktober 2OO4 di Jakarta.

UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 131. Penjelasan Atas UU 37 tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

SELENGKAPNYA: DOWNLOAD UU 37 TAHUN 2OO4 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. DOWNLOAD DISINI