KUR BRI 2022 Bisa Cair hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan
KUR BRI 2022 Bisa Cair hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peluang yang sangat baik untuk mengembangkan usahanya melalui Kredit Komersial Rakyat (KUR).
Bank BRI merupakan salah satu bank Himbara yang terlibat dalam penyaluran kredit modal usaha kepada peserta UMKM.
KUR BRI dapat membayar hingga Rp 100 juta tanpa persyaratan agunan tambahan.
KUR berkomitmen membantu UMKM bangkit dan bertahan dalam usaha melalui pinjaman modal.
Bank BRI juga memfasilitasi secara online dengan mengisi aplikasi di website kur.bri.co.id.
Para pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR BRI dari rumah melalui gadget atau komputer.
Pemerintah sendiri telah membayar anggaran KUR hingga Rp 373,17 triliun pada 2022.
Pada saat yang sama, bank "Belt and Road" telah menjadi bank yang paling disetujui, mencapai 260 triliun.
Dengan alokasi yang besar tersebut, peserta UMKM memiliki peluang besar untuk memperoleh pinjaman dari bank BRI.
Peningkatan cap KUR diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh sektor UMKM.
Harap tinjau cara dan persyaratan dalam artikel ini sebelum mengajukan KUR agar prosesnya berjalan lancar.
SYARAT PENGAJUAN KUR MIKRO BRI
Berikut lima syarat pengajuan KUR Mikro BRI melalui platform kur.bri.co.id:
Jika tertarik, berikut ini cara mengajukan KUR Mikro di Bank BRI, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel:
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007.
Dana yang dibayarkan KUR berasal dari dana bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai penyalur KUR.
Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan dana investasi kepada individu/perorangan pelaku UMKM, badan usaha dan/atau konglomerasi usaha yang produktif dan layak operasi tanpa agunan tambahan atau layak tetapi belum memiliki kemampuan perbankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menginginkan agar BRI mencapai target penyaluran kredit perbankan sebesar 30% kepada UMKM pada tahun 2024.
"Yang penting volumenya. Biar Kementerian BUMN yang mengatur, dana kreditnya sudah dimiliki BRI yang menguasai 80% dan bisa dibagi dengan BUMN lain dan mungkin kementerian lain di Himbara dan Perbanas," kata Menko Airlangga di Ajang BRI Microfinance Outlook 2022 disiarkan secara online di Jakarta.
Airlangga menjelaskan, target Presiden Jokowi untuk mengalokasikan kredit sektor UMKM sebesar Rp 1.800 triliun pada 2024 tidak berlaku untuk setiap bank karena tidak semua bank fokus menyalurkan kredit UMKM.
“Sekarang rata-rata Rp 1.200 triliun, sedangkan untuk KUR sebenarnya hanya Rp 372 triliun, jadi tentunya masih ada kenaikan yang cukup besar untuk mengisi pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, bantuan sosial pemerintah kepada pedagang kaki lima dan pemilik toko dapat dimanfaatkan oleh Belt and Road Initiative untuk terus menyalurkan kredit ultra mikro, termasuk melalui PNM untuk mendorong inklusi keuangan.
"Kita bisa mendorong inklusi keuangan. Terus dorong dukungan UMKM dan tentunya kami melihat BRI sebagai salah satu jenis pinjaman besar untuk UMKM," ujarnya.
Selain itu, Airlangga mengatakan kinerja ekonomi terus membaik. Dari sisi indikator bank, dana pihak ketiga dan kredit bank masing-masing meningkat 12,2% dan 5,2%, serta kredit bermasalah meningkat 3%.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pelaku UMKM sudah mulai “lahir kembali” atau pulih dari dampak krisis ekonomi yang terjadi pada 2020 akibat pandemi COVID-19.
“Saya kira motor penggerak perekonomian nasional sekarang adalah UMKM, dan indikatornya sekarang kredit perbankan berjalan untuk UMKM. Ini menunjukkan UMKM sudah mulai reborn,” kata Teten dalam Ngobrol Bersama Antara Rabu, 12 Januari 2022. dalam siaran langsung di akun Instagram resmi Antaranews.
Menteri Koordinator Bidang Usaha Kecil dan Menengah mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 285 triliun dari Rp 190 triliun pada 2021 diserap dengan baik oleh UMKM.
Teten juga memaparkan hasil survei terbarunya, yang menunjukkan penurunan omzet pelaku UMKM yang menjual produk atau jasanya secara offline kini menyempit menjadi 30%, dibandingkan sebelumnya yang turun 30% dibandingkan omzet sebelum COVID-19. .80%. 19 Epidemi.
Dijelaskannya, selama dua tahun pandemi, pemerintah berusaha membangun fondasi dan ekosistem bagi UMKM. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2022, UMKM dapat menggunakan fondasi dan ekosistem yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
"Kami optimis dua tahun lalu di masa pandemi, kami menggunakannya untuk memperbaiki fondasi, memperbaiki ekosistem, untuk mendorong pengembangan UMKM dan koperasi. Kami memperkuat UU Penciptaan Lapangan Kerja, apakah itu mendapatkan pembiayaan, atau Memperoleh pengembangan bisnis. , kata Teten, akses pasar dan lainnya termasuk penyederhanaan perizinan.
Teten mengungkapkan bahwa UMKM Indonesia sangat tangguh dalam menghadapi pandemi, karena mereka dapat beradaptasi dengan situasi krisis dan pandemi dengan beralih ke digitalisasi untuk terus bertahan.
Bahkan Menko UKM mengatakan tidak ada pelaku UKM di Indonesia yang berniat menutup usahanya meski usahanya dihantam krisis ekonomi akibat pandemi.
“Ini karena UMKM sangat tangguh, mereka memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas bisnis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar secara umum,” kata Teten.
Teten mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tumbuh dan berperan dalam siklus perekonomian negara. Pemerintah akan berupaya mengarahkan 30% kredit perbankan ke UMKM. Selain itu, pemerintah juga terus memfasilitasi pembiayaan UMKM dengan menawarkan suku bunga rendah dan meningkatkan anggaran yang diberikan kepada UMKM untuk KUR.
Bank BRI merupakan salah satu bank Himbara yang terlibat dalam penyaluran kredit modal usaha kepada peserta UMKM.
KUR BRI dapat membayar hingga Rp 100 juta tanpa persyaratan agunan tambahan.
KUR berkomitmen membantu UMKM bangkit dan bertahan dalam usaha melalui pinjaman modal.
Bank BRI juga memfasilitasi secara online dengan mengisi aplikasi di website kur.bri.co.id.
Para pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR BRI dari rumah melalui gadget atau komputer.
Pemerintah sendiri telah membayar anggaran KUR hingga Rp 373,17 triliun pada 2022.
Pada saat yang sama, bank "Belt and Road" telah menjadi bank yang paling disetujui, mencapai 260 triliun.
Dengan alokasi yang besar tersebut, peserta UMKM memiliki peluang besar untuk memperoleh pinjaman dari bank BRI.
Peningkatan cap KUR diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh sektor UMKM.
Harap tinjau cara dan persyaratan dalam artikel ini sebelum mengajukan KUR agar prosesnya berjalan lancar.
SYARAT PENGAJUAN KUR MIKRO BRI
Berikut lima syarat pengajuan KUR Mikro BRI melalui platform kur.bri.co.id:
- Perorangan (individu)
- Usaha telah berjalan sekurang-kurangnya enam (enam) bulan
- Berbisnis di salah satu platform e-commerce (misalnya Shopee, Tokopedia, dll.) dan/atau penyedia layanan ride-hailing (Gojek atau Grab)
- Saat ini tidak mendapatkan kredit dari bank, kecuali kredit konsumer seperti KPR, KKB dan kartu kredit
- Persyaratan Administratif: identitas KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Usaha (bisa berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau online car-hailing)
Jika tertarik, berikut ini cara mengajukan KUR Mikro di Bank BRI, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel:
- Kunjungi website kur.bri.co.id
- Pilih "Ajukan Pinjaman"
- Kemudian, pilih "Sign In" menggunakan alamat email Anda, dan masukkan kata sandi Anda jika Anda sudah memiliki akun. Jika Anda belum memiliki akun, calon klien dapat memilih untuk "Mendaftar"
- Calon nasabah harap membaca pernyataan yang diberikan oleh BRI dan klik “Setuju”
- Mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh BRI secara online, seperti informasi calon nasabah, informasi bisnis, upload dokumen, penyampaian informasi, dll.
- Jika informasi sudah lengkap dan benar, bank akan melakukan wawancara dengan nasabah melalui telepon.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007.
Dana yang dibayarkan KUR berasal dari dana bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai penyalur KUR.
Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja dan dana investasi kepada individu/perorangan pelaku UMKM, badan usaha dan/atau konglomerasi usaha yang produktif dan layak operasi tanpa agunan tambahan atau layak tetapi belum memiliki kemampuan perbankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menginginkan agar BRI mencapai target penyaluran kredit perbankan sebesar 30% kepada UMKM pada tahun 2024.
"Yang penting volumenya. Biar Kementerian BUMN yang mengatur, dana kreditnya sudah dimiliki BRI yang menguasai 80% dan bisa dibagi dengan BUMN lain dan mungkin kementerian lain di Himbara dan Perbanas," kata Menko Airlangga di Ajang BRI Microfinance Outlook 2022 disiarkan secara online di Jakarta.
Airlangga menjelaskan, target Presiden Jokowi untuk mengalokasikan kredit sektor UMKM sebesar Rp 1.800 triliun pada 2024 tidak berlaku untuk setiap bank karena tidak semua bank fokus menyalurkan kredit UMKM.
“Sekarang rata-rata Rp 1.200 triliun, sedangkan untuk KUR sebenarnya hanya Rp 372 triliun, jadi tentunya masih ada kenaikan yang cukup besar untuk mengisi pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, bantuan sosial pemerintah kepada pedagang kaki lima dan pemilik toko dapat dimanfaatkan oleh Belt and Road Initiative untuk terus menyalurkan kredit ultra mikro, termasuk melalui PNM untuk mendorong inklusi keuangan.
"Kita bisa mendorong inklusi keuangan. Terus dorong dukungan UMKM dan tentunya kami melihat BRI sebagai salah satu jenis pinjaman besar untuk UMKM," ujarnya.
Selain itu, Airlangga mengatakan kinerja ekonomi terus membaik. Dari sisi indikator bank, dana pihak ketiga dan kredit bank masing-masing meningkat 12,2% dan 5,2%, serta kredit bermasalah meningkat 3%.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pelaku UMKM sudah mulai “lahir kembali” atau pulih dari dampak krisis ekonomi yang terjadi pada 2020 akibat pandemi COVID-19.
“Saya kira motor penggerak perekonomian nasional sekarang adalah UMKM, dan indikatornya sekarang kredit perbankan berjalan untuk UMKM. Ini menunjukkan UMKM sudah mulai reborn,” kata Teten dalam Ngobrol Bersama Antara Rabu, 12 Januari 2022. dalam siaran langsung di akun Instagram resmi Antaranews.
Menteri Koordinator Bidang Usaha Kecil dan Menengah mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 285 triliun dari Rp 190 triliun pada 2021 diserap dengan baik oleh UMKM.
Teten juga memaparkan hasil survei terbarunya, yang menunjukkan penurunan omzet pelaku UMKM yang menjual produk atau jasanya secara offline kini menyempit menjadi 30%, dibandingkan sebelumnya yang turun 30% dibandingkan omzet sebelum COVID-19. .80%. 19 Epidemi.
Dijelaskannya, selama dua tahun pandemi, pemerintah berusaha membangun fondasi dan ekosistem bagi UMKM. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2022, UMKM dapat menggunakan fondasi dan ekosistem yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
"Kami optimis dua tahun lalu di masa pandemi, kami menggunakannya untuk memperbaiki fondasi, memperbaiki ekosistem, untuk mendorong pengembangan UMKM dan koperasi. Kami memperkuat UU Penciptaan Lapangan Kerja, apakah itu mendapatkan pembiayaan, atau Memperoleh pengembangan bisnis. , kata Teten, akses pasar dan lainnya termasuk penyederhanaan perizinan.
Teten mengungkapkan bahwa UMKM Indonesia sangat tangguh dalam menghadapi pandemi, karena mereka dapat beradaptasi dengan situasi krisis dan pandemi dengan beralih ke digitalisasi untuk terus bertahan.
Bahkan Menko UKM mengatakan tidak ada pelaku UKM di Indonesia yang berniat menutup usahanya meski usahanya dihantam krisis ekonomi akibat pandemi.
“Ini karena UMKM sangat tangguh, mereka memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas bisnis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar secara umum,” kata Teten.
Teten mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendorong UMKM Indonesia untuk tumbuh dan berperan dalam siklus perekonomian negara. Pemerintah akan berupaya mengarahkan 30% kredit perbankan ke UMKM. Selain itu, pemerintah juga terus memfasilitasi pembiayaan UMKM dengan menawarkan suku bunga rendah dan meningkatkan anggaran yang diberikan kepada UMKM untuk KUR.
