SK Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)

By Admin Post a Comment

KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KEUCHIEK GAMPONG JULI TAMBO TANJONG

NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG(PKPKG) DAN

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG (PPKG)

TAHUN ANGGARAN 2019

KEUCHIEK GAMPONG JULI TAMBO TANJONG,

Menimbang :	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Keuchiek adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG); b. bahwa Keuchiek selaku PKPKG mempunyai kewenangan menetapkan PPKG; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Keuchiek tentang penetapan PKPKG dan PPKG tahun anggaran 2019;
Mengingat :	1.	Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
	2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
	8.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
	11.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
	12.	Peraturan Desa ................... Nomor ...... Tahun ....... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun ....... s/d ....... (Lembaran desa tahun ……… nomor……);
	13.	Peraturan Desa ............... Nomor ...... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ............... Tahun 2019 (Lembaran desa tahun 2018 nomor……);
	14.	Peraturan Desa……..Nomor……….Tahun 2018 tentang APBG Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor…….);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

........................... Keuchiek Desa ...................... sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong(PKPKG);

KEDUA

Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) tahun 2019 sebagai berikut :

Nama	Jabatan dalam PPKG	Unsur	Ket
	Koordinator	Sekdes
	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata Usaha Umum
	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanan
	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan
	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Kesejahteraan
	Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan
	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan

KETIGA

Kewenangan Keuchiek selaku PKPKG sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Gampong;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;

d. menetapkan PPKG;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Gampong; dan

g. menyetujui SPP;

KEEMPAT

Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong(PPKG) sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKG mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan perubahan APBG;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBG, perubahan APBG,, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBG;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Keuchiek tentang penjabaran APBG dan perubahan penjabaran APBG;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Gampong lain yang menjalankan tugas PPKG; dan tugas lain yaitu;

f. mengoordinasikan pnyusunan laporan Keuangan Gampongdalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;

g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Gampong; dan

i. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG;

2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;

3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :

a. Menyusun RAK Gampong; dan

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG;

KELIMA

Besaran honor PKPKG dan PPKG ditetapkan dalam APBG Tahun 2019, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEENAM

Keputusan Keuchiek ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETUJUH

Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal ... Januari 2019

Keuchiek Desa ...............................

................................

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar sebagai laporan;

2. Kepala DPMPD Kota Denpasar;

3. Camat Denpasar ...............

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

5. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEUCHIEK DESA……….

NOMOR ……. TAHUN 2019

TANGGAL……….. 2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Besaran Honor PKPKG : Rp. 700.000,- / bulan

B. Besaran Honor PPKG :

No	Nama	Jabatan	Unsur	Honor (Rp)
1.		Koordinator	Sekdes	500.000 / bulan
2.		Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Tata usaha dan Umum	450.000 / bulan
3.		Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Perencanaan	450.000 / bulan
4.		Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	450.000 / bulan
5.		Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Kesejahteraan	450.000 / bulan
6.		Pelaksana kegiatan anggaran	Kasi Pelayanan	450.000 / bulan
7.		Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	450.000 / bulan

KEUCHIEK DESA ...................,

( .............................................. )

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEUCHIEK DESA……….

NOMOR ……. TAHUN 2019

TANGGAL……….. 2019

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKG

A. Kaur Tata Usaha dan Umum (Nama Kaur), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :

1. ..................................................................................................

2. ..................................................................................................

3. ..................................................................................................

4. ..................................................................................................

5. ..................................................................................................

6. ..................................................................................................

7. ..................................................................................................

8. ..................................................................................................

9. ..................................................................................................

10. dst....(disesuaikan dengan kegiatan di desa)

B. Kaur Perencanaan (Nama Kaur), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :