Strategi Memperkuat Permodalan BUMDes
Badan Usaha Milik Gampong bukanlah lembaga ekonomi baru yang beroperasi di peGampongan. Karena keberadaannya yang sangat sentral dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat Gampong. Maka berbagai strategi dan kebijakan dilahirkan untuk memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Gampong.
Badan Usaha Milik Gampong bukanlah lembaga ekonomi baru yang beroperasi di peGampongan. Karena keberadaannya yang sangat sentral dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat Gampong. Maka berbagai strategi dan kebijakan dilahirkan untuk memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Gampong.
Berdasarkan data kementerian jumlah Badan Usaha Milik Gampong saat ini sudah mencapai 32.249 unit dari 74.957 jumlah Gampong di Indonesia. Pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Gampong merupakan salah satu dari empat prioritas Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selain Produk Unggulan Kawasan PerGampongan (Prukades), Embung Air Gampong, dan Sarana Olahraga Gampong.
Berdasarkan telusuran informasi, Kementerian Gampong akan memfasilitasi Badan Usaha Milik Gampong - Badan Usaha Milik Gampong yang sudah aktif dan berjalan dengan memberikan bantuan uang sebagai penambah modal usaha. Jumlah bantuan permodalan yang akan diberikan sekitar Rp50 juta per Badan Usaha Milik Gampong.
Adapun persyaratan penerimaan bantuan permodalan, minimal Badan Usaha Milik Gampong telah ditetapkan dengan Peraturan Gampong (Perdes) dan memiliki unit usaha yang sudah aktif atau berjalan, memiliki rekening dan NPWP atas nama Badan Usaha Milik Gampong.
Dalam rangka mendapatkan permodalan dari pemerintah, Badan Usaha Milik Gampong juga harus mengajukan proposal usulan bantuan permodalan. Adapun mekanisme pengajuan proposal bisanya diatur dalam Juknis Bantuan Badan Usaha Milik Gampong.
Banyak Cara untuk Mendapatkan Permodalan Badan Usaha Milik Gampong
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Gampong Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong.
Dalam Pasal 135 (PP 47) disebutkan bahwa modal awal BUM Gampong bersumber dari APB Gampong (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Modal Badan Usaha Milik Gamponga terdiri atas penyertaan modal Gampong dan penyertaan modal dari masyarakat Gampong.
Kekayaan Badan Usaha Milik Gampong yang bersumber dari penyertaan modal Gampong merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan. Selanjutnya, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Gampong yang disalurkan melalui APBG.
Mendapatkan bantuan dari pemerintah merupakan salah satu cara dari banyak cara dalam rangka memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Gampong. Dan cara yang paling kreatif dan inovatif yaitu melalui usaha Badan Usaha Milik Gampong itu sendiri.
Semoga bermanfaat...
