Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

137.971 Keluarga Penerima PKH Ditargetkan Lepas dari Kemiskinan 2019 Ini




Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial RI menargetkan sebanyak 137.971 KPM (keluarga penerima manfaat) graduasi sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di Jawa Barat pada tahun 2019. Saat ini, dari jumlah 1.701.667 KPM yang ada di Jawa Barat sebanyak 67.010 KPM telah graduasi mandiri.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengaku akan melakukan akselerasi PKH untuk memenuhi target graduasi tersebut. Bahkan melebihi target karena dengan jumlah graduasi mandiri di Jabar saat ini berarti sudah memenuhi separuh dari target yang ditentukan oleh pusat.

"Kami ingin mlakukan percepatan atau akselerasi graduasi, yang tadinya masih KPM tapi sekarang sudah mandiri atau berhenti. Adapun starteginya yang pertama yaitu bagaimana yang graduasi itu menarik mereka-mereka yang belum mandiri. Contohnya dia udah berhasil, orderan makin banyak dan akhirnya butuh tenaga bisa menarik para KPM yang lain," ujar Dodo dala kegiatan Workshop Komplementaritas PKH 2019 di Harris Hotel, Jalan Peta, Kota Bandung, Selasa, 13 Agustus 2019.

Usaha yang dimiliki KPM yang graduasi tersebut, lanjut dia, kalau semakin berkembang bisa bergabung dengan program One Village One Company (OVOC) yang didukung dengan dana dari BUMDes dan kembali mengajak KPM.

Yang kedua, jelas Dodo, kerja sama dengan stakehorlder lain, misalnya pendampingan pengembangan produk. Di antaranya, soal pengemasan supaya lebih menarik. Yang ketiga, pengembangan pasar lewat koperasi atau ecommerece bahkan bisa bekerja sama dengan marketplace terkemuka. Yang keempat, KPM yang sudah lulus SMA akan dihubungkan dengan pusat tenaga kerja.

"Alhamdulillah kamis sudah menjalin dengan salah satu produsen t-shirt ternama di Bandung, kemudian dengan PHRI dan sekarang sudah dengan Asosiasi Pekerja Garmen Indonesia sebagai organisasi penyedia tenaga kerja untuk garmen. Jadi industri yang membutuhkan tenaga kerja, kerja sama dengan asosiasi nanti agennya butuh sumber tenaga kerja tinggal berkordinasi dengan asosiasi tersebut," kata dia.

Hal itu kata dia, bisa membuat para KPM graduasi mandiri secara berrahap termasuk memenuhi target graduasi pada tahun ini. "Saya optimistis insyaallah bisa capat targey karena kita mencoba dengan kolabioratif. Kemarin dengan cara biasa sekarang kita coba kerja sama dengan berbagai pihak lain," ujar dia.

Sementara itu, dalam kegiatan workshop komplementaritas program keluarga harapan (PKH) Tahun 2019, tentunya pelaksanaan kegiatan workshop PKH ini mempunyai tujuan di antaranya memberikan bekal kepada SDM pelaksana PKH terkait dengan kebijakan PKH, cakupan tugas, koordinasi, penyelesaian masalah dan solusi.

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Data BPS tahu 2019 mempunyai jumah penduduk 48.62 juta jiwa tersebar di 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia mempakan sumber daya manusia, apabila jumlah tersebut diimbangi dengan kualitas akan memiliki nilai yang kompetitif.

Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 13.933.841 juta jiwa atau 3.960.899 kepala keluarga dalam kategori miskin, hal ini mempakan akar pemasalahan yang akan menjadi pemicu permasalah sosial lainnya seperti anak terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan segala jenis PMKS lainnya.

Untuk menangani masalah kemiskinan di Jawa Barat telah dibentuk Tim Koordinasi penangan kemiskinan daerah (TKPKD) provinsi yang salah satu anggotanya adalah dinas sosial provinsi jawa barat.

Semua dinas/Instasi yang tergabung dalam TKPKD Provinsi Jawa Barat terus berkoodinasi dan masing masing DPD melaksanakan program-program yang pro rakyat sesuai INPRES Nomor 3 Tahun 2010 dengan terus melaksanakan program-program penanganan kemiskinan melalui PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat dan sebagainya.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Jabar Enok Komariah menambahkan, nantinya mereka KPM yang graduasi akan mengurangi penerima PKH di Jabar yang saat ini mencapai 1,7 juta jiwa. Nantinya akan ada verifikasi data penerima yang dilakukan pendamping PKH.

"Tiap tahap penerima PKH tidak akan sama karena setiap tiga bulan ada pemutakhiran data dari pendamping. Apalagi nanti ada ePKH nanti lebih update lagi karena pendamping harus mengisi e PKH itu nanti ketahuan yang graduasi berapa," kata dia.

Lebih jauh, Enok mengatakan, PKH dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan (stockholder), dukungan itu dapat berupa dukungan dan koordinasi yang harmonis tim koordinasi serta unit pelaksan PKH. Lainnya, strategi komunikasi dan sosialisasi PKH secara komprehensif, akurasi proses verifikasi terhadap persyaratan dan kesiapan penyedia pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Adapun upaya percepatan graduasi mandiri sejahtera keluarga penerima manfaat melalui upaya yang terintegrasi antara lain menargetkan jumlah KPM yang akan digraduasi, pemetaan dan analisa KPM, dan koordinasi lintas sektoral yang mendukung upaya graduasi KPM.

"Dengan meningkatnya KPM graduasi mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial KPM PKH Jawa Barat sehingga dapat meningkatkan Jabar Raharja guna mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," ujar dia

Sumber: https://pkh.kemsos.go.id