Pembinaan dan pengawasan Gampong Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018

BAB XVIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GAMPONG 

Pasal 321

Pembinaan dan pengawasan Gampong yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 321 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 meliputi :

1. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Gampong;
2. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchiek dan Peraturan Keuchik;
3. melakukan evaluasi dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Qanun Gampong;
4. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
5. melakukan fasilitasi, penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
6. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan syari’at Islam di Gampong;
7. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
8. menetapkan alokasi dana Gampong;
9. mengawasi pengelolaan Keuangan Gampong dan pendayagunaan Aset Gampong;
10. menyelanggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong, Lembaga Kemasyarakatan dan Lambaga Adat;
11. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Tuha Peuet, Lembaga Imuem Gampong, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
12. melakukan upaya percepatan Pembangunan Gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
13. fasilitasi pemerintah gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
14. melakukan peningkatan kapasitas BUMG dan lembaga kerja sama antar-Gampong; dan
15. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchiek dan Keurani Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 322

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Camat meliputi :

1. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan peraturan keuchik;
2. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas keuchiek dan perangkat Gampong;
4. melakukan penilaian kinerja dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keurani Gampong sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lambaga adat gampong;
6. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;
7. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset gampong;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;
9. fasilitasi pelaksanaan pemilihan keuchik;
10. fasilitasi kerja sama antar-Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
11. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
12. fasilitasi pelaksanaan Syari’at Islam di Gampong;
13. fasilitasi pelaksanaan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
14. pembinaan terhadap pemerintah gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
15. koordinasi pendampingan gampong dan Lokal gampong di wilayahnya.

Pasal 323

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi Tugas Imeum Mukim meliputi :

1. fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Keuchik;
2. fasilitasi pelaksanaan fungsi Tuha Pakat Gampong;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet, Lembaga Imeum Gampong dan lembaga kemasyarakatan serta lambaga adat gampong.
4.  fasilitasi kerja sama antar-Gampong;
5. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Antar Gampong; dan
6. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
7. fasilitasi pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat di Gampong;
8. fasilitasi pelaksanaan kehidupan adat yang bersendikan Islam di Gampong;
9. melaukan bimbingan terhadap lembaga gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
10. fasilitasi Tahapan proses pelaksanaan pemilihan keuchik;
11. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;