Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Perencanaan dan Penyusunan qanun Gampong Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018


Bagian Kedua
Qanun Gampong
Paragraf 1
Perencanaan dan Penyusunan 
Pasal 156

Perencanaan dan Penyusunan qanun Gampong sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peuet dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.

(2) Lembaga Imeum Gampong, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan/atau Tuha Peuet untuk perencanaan penyusunan rancangan Qanun.

Pasal 157

(1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Gampong dan dapat juga atas usul inisiatif dari Tuha Peuet.

(2) Rancangan Qanun yang tidak dapat di usulkan atas inisiatif Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rancangan Qanun tentang RPJMG, RKPG, APBG dan rancangan Qanun tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG

Pasal 158

Penyusunan rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dilakukan melalui mekanisme :

a. Rancangan Qanun wajib dikonsultasikan dengan masyarakat dan dapat dikonsultasikan dengan camat untuk mendapatkan masukan;

b. Rancangan Qanun yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;

c. Rancangan Qanun yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet untuk dibahas dan disepakati bersama.


Pasal 159

(1) Rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), diusulkan oleh anggota Tuha Peuet kepada pimpinan Tuha Peuet untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun usulan Tuha Peuet.

(2) Setelah diterimanya usulan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tuha Peuet mengadakan musyawarah dengan anggota untuk mendapat dukungan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peuet yang hadir.

(3) Dalam hal usulan inisiatif tidak mendapat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi rancangan Qanun yang harus dibahas bersama Keuchik.

Paragraf 2
Pembahasan dan Penetapan
Pasal 160

(1) Tuha Peuet mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan Qanun.

(2) Dalam hal terdapat rancangan Qanun prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan atas inisiatif Tuha Peuet mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Qanun usulan Tuha Peuet, sedangkan Rancangan Qanun usulan Pemerintah Gampong digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Rancangan Qanun yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(4) Rancangan Qanun yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet.

Pasal 161

(1) Rancangan Qanun yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Tuha Peuet kepada keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun dari pimpinan Tuha Peuet.

(3) Qanun yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Keurani Gampong untuk diundangkan.

(4) Dalam hal Keuchiek tidak menandatangani Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun Gampong.

Paragraf 3

Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 162

(1) Keurani Gampong mengundangkan Qanun dalam lembaran Gampong.

(2) Qanun dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 163

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet mulai tahapan penetapan rencana, penyusunan, pembahasan Rancangan Qanun, hingga tahap Pengundangan Qanun Gampong.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Paragraf 4
Evaluasi
Pasal 164

(1) Rancangan Qanun tentang APBG, Pungutan Gampong, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peuet, disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

(2) Hasil evaluasi rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Keuchik melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tersebut oleh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Qanun tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik wajib memperbaikinya.

(5) Dalam hal Keuchik tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tetap menetapkan menjadi Qanun, Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Pasal 165

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Qanun Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.

Paragraf 5
Klarifikasi
Pasal 166

(1) Qanun yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Qanun Gampong yang disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak termasuk Qanun tentang RPJMG, RKPG, APBG, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPG dan Tata Ruang.

(3) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 167

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dapat berupa :

a. sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan

b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Keuchik
Paragraf 1
Perencanaan dan penyusunan
Pasal 168

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan bersama oleh dua Keuchik atau lebih dalam rangka kerja sama Gampong.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Gampong.

Pasal 169
(1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh Keuchik pemerakarsa.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Imeum mukim dan camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

(3) Masukan dari masyarakat, Imeum Mukim dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Keuchik untuk proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Keuchik.

Paragraf 2
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan
Pasal 170

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

(2) Jika Peraturan bersama Keuchik berada dalam wilayah 2(dua) mukim atau lebih, rapat pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dipimpin bersama 2 (dua) atau lebih Imeum mukim yang difasilitasi oleh Camat.

(3) Keuchik yang melakukan kerja sama antar-Gampong menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Keuchik menjadi Peraturan Bersama Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Pasal 171

(1) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Keurani Gampong masing-masing Gampong.

(2) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong pada masing-masing Gampong.

(3) Peraturan Bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

BAB XIII
KERJA SAMA GAMPONG
Bagian Kesatu
Jenis Kerja Sama Gampong

Pasal 172

(1) Kerja Sama Gampong terdiri atas :

a. kerja sama antar-Gampong; dan/atau

b. kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja Sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara :

a. Gampong dengan Gampong dalam 1 (satu) Kecamatan; dan

b. Gampong dengan Gampong antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.

(3) Dalam hal kerja sama Gampong dilakukan dengan gampong yang berbeda Kabupaten dalam Provinsi Aceh, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar-Kabupaten.

(4) Pelaksanaan kerja sama antar-Gampong diatur dengan Peraturan Bersama Keuchik hasil kesepakatan musyawarah antar-Gampong.

(5) Kerja sama antar-Gampong yang pelaksanaannya melibatkan BUMG dan/atau berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Gampong disepakati melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 173

(1) Kerja Sama Gampong dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya atas prakarsa gampong atau prakarsa pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama setelah disepakati dalam Musyawarah Gampong.

(3) Materi perjanjian kerja sama gampong dengan pihak ketiga meliputi :

a. ruang lingkup kerja sama;

b. bidang kerja sama,;

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;

f. pendanaan;

g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;

h. tatacara penyelesaian perselisihan.


Pasal 174

(1) Kerja Sama antar-Gampong dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Gampong dan kemampuan APBG.

(2) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Gampong ataupun kerja sama Gampong dengan pihak ketiga.

(3) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melimpahkan kewenangannya kepada Imeum Mukim dikemukimannya.

Pasal 175

(1) Kerja sama Gampong dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Gampong meliputi :

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

b. kegiatan pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau

c. bidang keamanan dan ketertiban.




(2) Potensi Gampong yang menjadi materi dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RPJMG dan RKPG.

(3) Dalam hal potensi Gampong yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJMG dan RKPG, dilakukan perubahan terhadap RPJMG dan RKPG.

(4) Perubahan terhadap RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musrenbang gampong yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

Bagian Kedua
Badan Kerjasama Antar Gampong
Pasal 176

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Gampong dapat dibentuk BKAG sesuai dengan kebutuhan Gampong melalui mekanisme Musyawarah antar-Gampong.

(2) Badan Kerjasama Antar Gampong terdiri atas :

a. Lembaga Mukim;

b. Pemerintah Gampng;

c. Tuha Peuet Gampong;

d. Lembaga kemasyarakatan Gampong;

e. Lembaga Gampong lainnya; dan

f. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

(3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

(4) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Gampong yang meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.

(5) BKAG bertanggungjawab kepada masing-masing Keuchik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama Antar-Gampong
Pasal 177

Kerja sama antar-Gampong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. persiapan;

b. penawaran;

c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik;

d. penandatanganan;

e. pelaksanaan; dan

f. pelaporan.

Pasal 178

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, Keuchik melakukan inventarisasi terhadap potensi Gampong yang akan dikerjasamakan dan disusun dalam skala prioritas untuk dibahas dalam Musyawarah Gampong.

(2) Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong dan hasilnya dapat berupa menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama.

(3) Potensi Gampong yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Gampong, dicantumkan dalam RPJMG dan RKPG.

(4) Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai potensi Gampong yang akan dikerjasamakan.

Pasal 179

(1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, Keuchik menawarkan rencana kerja sama kepada Keuchik gampong lain dengan surat penawaran kerja sama yang memuat paling sedikit :

a. potensi Gampong yang akan dikerjasamakan;

b. ruang lingkup kerja sama;

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;

f. pendanaan dan tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan

g. tata cara penyelesaian perselisihan.

(2) Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong setelah Keuchik menerima penawaran kerja sama dan hasilnya dapat berupa menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama.

(3) Keuchik memberikan jawaban secara tertulis kepada Keuchik yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Gampong.

Pasal 180

(1) Keuchik menyusun rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c setelah adanya kesepakatan terhadap penawaran.

(2) Dalam hal rancangan Peraturan Bersama Keuchik terkait dengan tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBG, keuchik wajib mengkonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Masukan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dari bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh Keuchik paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada masukan, maka Keuchik menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Keuchik.

(5) Pentapan Peraturan Bersama Keuchik tentang kerjasama antar Gampong dengan membubuhkan tanda tangan oleh masing-masing Keuchik yang disaksikan oleh camat atas nama bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 181

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Keuhiek dilaksanakan oleh BKAG.

(2) BKAG wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Keuchik kepada Keuchik dengan tembusan disampaikan kepada Tuha Peuet dan Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima
Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerja Sama Atas Prakarsa Gampong


Pasal 182

(1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Gampong dilakukan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) Persiapan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur serta membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama.

(3) Analisis manfaat dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Kabupaten terkait bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 183

Penawaran kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan melalui tahapan :

a. Pemerintah Gampong mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;

b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Gampong yang mengacu pada kerangka acuan kerja dan diteruskan kepada Tuha Peuet

c. Tuha Peuet menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Pasal 184

Penyusunan rancangan Perjanjian kerjasama dilakukan melalui tahapan :
a. pemerintah Gampong menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
b. rancangan Perjanjian yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan dikonsultasikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
c. rancangan Perjanjian yang dikonsultasikan kepada bupati melalui camat meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APBG;
d. hasilnya konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah diterima oleh pemerintah Gampong paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf c tidak ada masukan dari bupati, maka pemerintah Gampong melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Gampong dengan Pihak Ketiga;
f. Keuchiek menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga disaksikan oleh camat atas nama bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.

Paragraf 2

Kerja Sama Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 185


(1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Gampong sesuai dengan bidang dan potensi Gampong dengan menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Gampong.

(2) Pemerintah Gampong menyampaikan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tuha Peuet yang selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Gampong untuk menyepakati dan menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Bagian Keenam
Perubahan dan/atau Berakhirnya Kerjasama Gampong
Pasal 186

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila :

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;

b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;

c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;

e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;

f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;

h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, daerah, atau nasional; atau

i. berakhirnya masa kesepakatan.