Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa di Gampong

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, terjadi perubahan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Gampong. Diantaranya adalah perubahan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong, Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.



Berikut beberapa hal-hal pokok yang menjadi arah perubahan dalam rancangan Peraturan LKPP Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di Gampong, seperti:

1. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
2. Para pihak dan tugas para pihak PBJ Gampong;
3. Metode Pengadaan melalui penyedia; dan
4. Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong.

Arah Perubahan lainnya, seperti :

1. Pengawasan dan Pembinaan
2. Pekerjaan konstruksi tidak sederhana;
3. Tanda bukti transaksi;
4. Pengumuman hasil pengadaan.

Informasi tentang arah perubahan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Gampong, dapat disimak dalam paparan PowerPoint (donwload disini)

Terkait dengan tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah telag diterbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Demikian seputar arah perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Gampong. Semoga bermanfaat.