Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam
BAB
I
P E N
D A H U L U A N
A.
Latar Belakang Masalah
Islam sangat membenci perpecahan dan perselisihan sampai Rasulullah
Saw memerintahkan kepada orang yang sedang membaca Al Qur’an agar menghentikan
bacaanya jika bacaannya itu akan mengakibatkan perpecahan. “Bacalah Al Qur’an
selama bacaan itu dapat menyatukan hati kalian, tetapi jika kalian berselisih
maka hentikanlah bacaan itu.“ (HR Bukhari & Muslim). Kendati keutamaan
membaca Al Qur’an sangat besar, namun Nabi Saw tidak mengizinkan membacanya
jika bacaan itu membawa kepada perselisihan dan pertentangan. Jika perselisihan
menyangkut pemahaman makna, maka harus dibaca dengan berpegang teguh kepada
pemahaman dan pengertian yang akan menumbuhkan kesatuan. Jika terjadi
perselisihan atau timbul suatu keraguaan, maka hendaklah bacaan itu
ditinggalkan dan berpegang teguh pada yang Muhkam yang akan membawa persatuan.
Dalam menentukan atau menetapkan hukum-hukum ajaran Islam para
mujtahid telah berpegang teguh kepada sumber-sumber ajaran Islam. Sumber pokok
ajaran Islam adalah Al-Qur’an yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai
akhir zaman. Disamping itu terdapat as-Sunnah sebagai penjelas Al-Qur’an
terhadap hal-hal yang masih bersifat umum. Selain itu para mujtahidpun
menggunakan Ijma’, Qiyas. Sebagai salah satu acuan dalam menentukan atau
menetapkan suatu hukum.
Untuk itu, perlu adanya penjabaran tentang sumber-sumber ajaran Islam
tersebut seperti Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, Qiyas, dan Ijtihad. Agar mengerti
serta memahami pengertian serta kedudukannya dalam menentukan suatu hukum
ajaran Islam.
BAB
II
P E
M B A HASAN
A.
Pengertian Ijma’
Ijma' (الِإجْمَاعُ) adalah mashdar (bentuk) dari ajma'a (أَجْمَعَ) yang memiliki dua makna:
1) Tekad yang kuat (العَزْمُ المُؤَكَّدُ) seperti: أَجَمَعَ فُلَانٌ عَلَى سَفَرٍ (sifulan bertekad kuat untuk melakukan perjalanan).
2) Kesepakatan (الاتِّفَاقُ) seperti: (أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ
عَلَى كَذَا)
kaum muslimin bersepakat tentang sesuatu.
Sedangkan makna Ijma'
menurut istilah adalah:
اتِّفَاقُ
مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ
فِيْ عَصْرِ مِنَ العُصُوْرِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الأُمُوْرِ
Artinya: "kesepakatan
para mujtahid ummat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu
dan terhadap perkara-perkara tertentu pula"[1].
Menurut definisi
diatas, kandungan dasar pokok Ijma' antara lain:
1) Kesepakatan (الاتِّفَاقُ) artinya kesatuan pendapat, baik ditujukan oleh
perkataan atau dengan sikap.
2) Para Mujtahid (المُجْتَهِدُوْنَ). Ijtihad adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang
yang alim (berilmu) untuk mngistinbatkan (menetapkan) hukum-hukum syar'i dari
dalil-dalilnya. Sehingga yang dituntut dari seorang mujtahid adalah pengarahan
kemampuan secara maksimal dalam menetapkan ketentuan hukum.
3) Ummat Muhammad yang dimaksud adalah ummat ijabah (ummat yang menerima
seruan dakwah Nabi saw).
4) Setelah wafatnya Nabi saw, sehingga kesepakatan kaum muslimin ketika beliau
hidup tidak disebut ijma'.
5) Didalam satu masa tertentu artinya kesepakatan yang terjadi pada masa kapan
saja.
6) Pada perkara-perkara tertentu yaitu perkara-perkara syar'i atau
perkara-perkara yang bukan syar'i tetapi memiliki hubungan dengan syari'at[2].
B.
Ruang Lingkup Ijma’
Ijma’ memiliki beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut :[3]
1.
Ijma’
sharih
Dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat
yang disepakati tersebut.
2.
Ijma’
Sukuti
Dimana suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid,
kemudian pendapat itu diketahui oleh mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid
atas, tidak ada seorangpun mengingkarinya dan/mengiyakannya. Dalam hal ini Imam
Syafi’i tidak memasukkan Ijma’ Sukutidalam kategori Ijma’ yang dapat dijadikan
hujjah.
Ulama-ulama yang berpendapat tentang ijma’ sukuti :
a.
Tidak
memasukkan ijma’ sukuti ini dalam kategori ijma’ (oleh imam Syafi’i)
b.
Memasukan
ijma’ sukuti dalam kategori ijma’, hanyasaja tingkat kekuatanya di bawah ijma’
sharih. (oleh fuqoha selain Syafi’i dan Hanafi)
c.
Ijma’
sukuti dapat dijadikan argumentasi (hujjah) tapi bukan termasuk kategori ijma’.
(Madzhab Hanafi)
Dari 3 golongan tersebut masing-masing memiliki alasan
masing-masing. Adapun organisasi ulama yang menganggap bahwa ijma’ sukuti tidak
dapat dijadikan hujjah sariyyah adalah sebagai berikut:[4]
a.
Orang
diam tidakdapat dipandang sebagai orang berpendapat. Karena apa? Jika dianggap
sebagai ijma’ ini diam dapat dianggap sebagai pembicaraan yang dinisbatkan pada
seorang mujtahid.
b.
Diam
tidakdapat di pandang sebagai setuju. Karena diamnya seorang mujtahid mungkin
setuju/tidak, mungkin berijtihad dengan masalah tersebut/mungkin sudah tetapi
belum memperoleh hasil yang mantap dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan
yang lain. Segala kemungkinan tersebut di atas, maka diam tidak dapat dijadikan
sebagai hujjah untuk menerima pendapat seorang mujtahid.
Sedang yang ke 2 memiliki alasan sebagai sebagai berikut :
a.
Pada
dasarnya diam tidak bisa dikategorikan hujjah kecuali sesudah merenung dan
berfikir.
b.
Pada
umumnya tidak semua pemberi fatwa memberikan keterangan pada suatu masalah.
c.
Diamnya
seorang mujtahid setelah merenung dan berfikir terhadap hasil ijtihad orang
lain yang bertentangan dengan hukum yang benar menurut ijtihadnya adalah haram.
لا تجمع امتى على الضلالة
Artinya: Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan sesat.
C.
Sebab-Sebab Terjadinya Ijma’
Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan terjadinya ijma’
dan nilai argumentasinya. Mengapa? Karena terjadinya perbedan pendapat dalam
mengartikan ijma’. Diantaranya berpendapat bahwa : Ijma’ adalah kesepakatan
para Mujtahid pada setiap masa terhadap hukum syara’ jika demikian maka ijma’
tersebut tidak mungkin terjadi. Tetapi jika yang dimaksud ijma’ adalah
kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum syara tetap ditetapkan
berdasarkan dalil nash yang qoth’i.
Seperti: Kesepakatan mereka tentang wajibnya mereka shalat
menghadapi qiblat, kewajiban puasa, zakat, ibadah haji dan lain-lain. Maka hal
tersebut mungkin terjadi. Dalam hal ini yang menjadi argumentasi (hujjah) bukan
ijma’, melainkan dalil-dalil nash qath’i. Dengan demikian ijma’ tidak memiliki
peran apa-apa karena ijma’ bisa di katakan berfungsi jika ia mampu meningkatkan
hukum yang bersifat dhanny menuju Qath’i. Hukum-hukum seperti disebutkan di
atas seperti wajibnya shalat, puasa dan sebagainya pada dasarnya sudah
bersifatqoth’i. Kemudian siapakah orang-orang yang ijma’nya bisa diterima? Dan
bagaimana kriteria mujtahid yang ijma’nya dapat diterima? Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini beliau imam Syafi’i membuka dialog dalam kitab
Jima’ul Ilmu : “Siapakah diantara ulama ijma’nya dapat dijadikan hujjah ialah
orang-orang yang diakui (diangkat) oleh penduduk suatu Negara sebgai ahli fiqih
yang fatwa-fatwanya dapat diterima oleh penduduk tersebut dengan senang hati.
Akan tetapi jawaban tersebut diangkat oleh imam Syafi’i, karena tidak ada
ulama’ yang memiliki sifat-sifat diatas walaupun ada ahli fiqh yang diakui
sebagian penduduk dalam suatu negara namun dianggap orang bodoh yang tidak
berhak memberikan fatwa oleh sebagian penduduk lain. Apalagi ulama’ yang
fatwanya diterima secara bulat oleh seluruh penduduk antar Negara.[5]
Dengan adanya pernyataan-pernyataan diatas beliau Imam Syafi’i
cenderung menolak ijma’ dengan alasan-alasan sebagai berikut:[6]
1.
Para
Fuqoha berdomisili di berbagai tempat yang saling berjauhan, sehingga mereka
tidak mungkin dapat bertemu.
2.
Terjadinya
perbedaan pendapat diantara para fuqoha yang tersebar diberbagai daerah
diseluruh Negara-negara Islam.
Tidak ada kesepakatan ulama’ tentang orang-orang yang diterima
ijma’nya. Dengan demikian ijma’ yang dapat dijadikan argumentasi (Hujjah)
hanyalah ijma’ para sahabat. Karena pada masa itu mereka masih berdomisili
dalam suatu jazirah dan belum berpencar di berbagai negara sehingga
memungkinkan terjadinya ijma’. Akan tetapi pada masa tabi’in berhubung sudah
berpencar di berbagai negara hingga sulit mengadakan pertemuan diantara mereka.
Maka benarlah sesungguhnya jika ulama mengatakan bahwa tidak ada ijma’ yang
dispakati dan diterima oleh semua ulama, kecuali ijma’nya para sahabat. Dan
dapat disimpulkan bahwa masa sekarang ini tidak mungkin terjadinya ijma’.
D.
Pendapat Para Ulama
Para ulama ushul fiqih mendasarkan kesimpulan mereka bahwa ijma’
adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum kepada berbagai argumentasi antara
lain:
1.
Firman
Allah dalam surat Annisa ayat 115 sebagai berikut:
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً) النساء: ١١٥(
Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min,
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami
masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.(Qs.
An-Nisa:115).
Ayat tersebut mengancam golongan yang menentang Rasulullah dan
mengikuti jalan orang-orang yang bukan mukmin. Dari ayat tersebut dipahami,
kata muhammad abu zahrah, bahwa wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang yang
mukmin yaitu mengikuti kesepakatan mereka.
2.
Firman
Allah dalam surat Albaqarah ayat 143 sebagai beriku:
وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ
عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى
عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا
كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) البقرة: ١٤٣(
Artinya: Dan demikian
(pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi
saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh
Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.(Qs. Al-Baqarah:143).
Maka firmanNya : "Saksi atas manusia", mencakup
persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan
mereka, dan seorang saksi perkataannya diterima.
3.
Firman
Allah dalam surat Annisa ayat 59 sebagai berikut:
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ
مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلاً)
النساء:
٥٩(
Artinya: Hai orang-orang
yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.(Qs. An-Nisa:59).
Ini Menunjukkan
bahwasanya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar.
4.
Hadits
Bila para mujtahid telah melakukan ijma' tentang hukum syara' dari
suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma' itu hendaklah diikuti, karena mereka
tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi
kemaksiatan dan dusta
5.
Akal
pikiran
Setiap ijma' yang dilakukan atas hukum syara', hendaklah dilakukan
dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam
berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas
yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan.
Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan nash, maka
ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari
nash itu.
Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satu nashpun
yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh
melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan
dalil-dalil yang bukan nash, seperti qiyas, istihsan dan sebagainya. Jika semua
mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang
telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi al-Qur'an dan
al-Hadits, karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil ltu. Jika
seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya
boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang
hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan.
E.
Contoh Ijma’ Masa Sekarang
Berikut merupakan beberapa contoh hukum yang ditetapkan ijma’.
1.
Berkenaan
pewarisan datuk jika bersama anak yang menjelaskan apabila seorang meninggal
dunia dan ahli warisnya adalah terdiri dari datuk dan anak, maka datuk
sebagaimana bapa mendapat 1/6 harta warisan apabila adanya anak.
2.
Mustafa
Ahmad pula menjelaskan iaitu ijma’ menganggap sah transaksi istishna’
(pesanan). Jumhur fuqaha menetapkan dan memegang pendapat tersebut. Begitu juga
ijma amali (kebiasaan) telah menjalankan transaksi istishna’.
3.
Ijma’
sahabat tentang pemerintahan. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam atau
khalifah untuk menggantikan Rasulullah dalam mengurusi urusan Daulah Islamiah
yang menyangkut urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para Sahabat di
Saqifah Bani Sai’idah.
4.
Dalam
menerangkan ijma’ mengenai kesahihan nikah yang dilakukan untuk memenuhi
keperluan biologi seorang lelaki seperti mendapat keturunan, membina sebuah
keluarga, berbaur menjadi sebahagian dari sebuah masyarakat adalah dengan
mengatakan bahawa pernikahan yang disyariatkan sejak masa Nabi Adam a.s hingga
berlangsung ke seluruh masa kenabian. Bahkan kaum muslimin telah sepakat akan
keberlangsungan pernikahan hingga sampai ke syurga kelak. Selain itu, seluruh
para ulama dari masa ke semasa telah bersepakat ke atas kesahihan pernikahan di
dalam agama Islam.
5.
Ijma’
berkenaan kesahihan khuluk merupakan perbuatan yang disyariatkan oleh Islam dan
boleh untuk dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh sahabat Rasulullah s.a.w
ke atas bolehnya hukum melakukan khuluk dan tidak ada salah satu dari mereka
yang menentangnya. Muhammad menyatakan
lagi bahawa dengan demikian kesepakatan tersebut menjadi ijma’ mereka atas
hukum khuluk yang dibolehkan. Alasannya adalah kerana khuluk adalah perbuatan
yang mencabut pernikahan dengan saling rela di antara kedua pasangan suami
isteri. khuluk disyariatkan bertujuan untuk menghindari sejumlah masalah dan
bahaya di antara kedua pasangan suami isteri dan diberlakukan tanpa menimbulkan
masalah dan bahaya bagi mereka berdua. Kerana kewujudan khuluk tersebut dapat
menghilangkan bahaya dari diri si wanita secara umum.
Abd Latif menyatakan di
dalam buku Pengantar usul fiqh, setelah dibuat penelitian dan kajian, dapat
dibuat rumusan di sini bahawa ijma’ pada masa kini tidak mungkin berlaku. Sebab
dan alasannya seperti berikut:[7]
a.
Para
ulama mujtahid tidak berada pada suatu tempat, malahan mereka tinggal
berselerak dan berada di seluruh pelusuk dunia. Lantaran itu, sukar untuk
memastikan dan untuk mendapatkan pendapat setiap daripada mereka terhadap
sesuatu masalah. Selain itu, tidak mungkin ulama sepakat dalam mengeluarkan
hukum sesuatu masalah.
b.
Adalah
menjadi kesukaran untuk mengenal pasti mujtahid dan yang bergelar mujtahid itu
kerana setengah orang mengaku ia sebagai mujtahid, sedangkan sebenarnya ia
belum mencapai tahap tersebut. Hal tersebut kerana ijmak itu ialah persepakatan
para ulama mujtahid.
BAB
III
P E N
U T U P
Berdasarkan
pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran
sebagai berikut:
A.
Kesimpulan
1.
Ijma’
adalah kesepakatan para mujtahid ummat Muhammad saw setelah beliau wafat dalam
masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula.
2.
Jumhur
ulama berpendapat bahwa Ijma' bersandar pada dalil. Imam al-Amidi meriwayatkan,
ulama telah bersepakat dalam hal itu dan tidak perlu dihiraukan pendapat lain
yang menyelisihinya.
3.
Ijma’
merupakan sumber perundangan Islam yang telah diakui kebenarannya. Sebagai
kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan mengenai ijma ini dapatlah kita
simpulkan ijma’ itu merupakan kesepakatan sekalian mujtahid setelah kewafatan
Rasulullah s.a.w, pada satu masa di atas apa-apa pekerjaan sama ada daripada
pekerjaan agama dan pekerjaan dunia atau perkara yang dinisbahkan kepada akal
atau lughah.
4.
Ijma’
tidak akan berlaku melainkan setelah adanya kesepakatan ulama yang berijtihad
pada sesuatu zaman tanpa dikecualikan seorangpun dari kalangan mereka. Ini
bermakna, jika seorang sahaja yang membangkang maka tidaklah dianggap ijma’.
Para mujtahidin biasanya berselisih pendapat dalam sesuatu hukum tetapi dalam
sesuatu hukum tertentu (yang sedia ada) tidak seorangpun di kalangan mereka
berbeza pendapat, maka terjadilah ijma’ dan wajib beramal dengannya apabila
ijma’ itu mengikut segala rukun-rukun seperti yang telah ditetapkan.
B.
Saran-saran
1.
Disarankan
kepada mahasiswa agar dapat memperdalam pengkajian tentang ushul fiqh.
2.
Disarankan
kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan membaca dalam kehidupan.
3.
Disarankan
kepada para mahasiswa agar dapat mengabdikan ilmunya kepada nasyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul
Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994.
Muhammad
Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
Muhammad
Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
Abd Latif Muda Dan Rosmawati Ali, Penghantar Usul Fiqh, Edisi Pertama, Kuala Lumpur: Ilham Abati
Enterprise, 1997.
[3]
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hal.
317.
Post a Comment for "Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam"