Kontruksi Liberalisme

BAB III

KONSEP LIBERALISME

A.         Kontruksi Liberalisme

Ada dua jenis liberalisme Islam,. Jenis yang pertama berpandangan bahwa ide negara Islam liberal dimungkinkan dan diperlukan karena Islam memiliki semangat yang demokratis dan liberal, dan terutama karena dibidang politik, Islam tidak banyak memiliki ketentuan khusus. Jenis yang kedua memiliki pandangan sebaliknya.

Pandangan kelompok liberal pertama ialah bahwa Islam sedikit, atau tidak, memiliki ketentuan mengenai lembaga politik dan tidak banyak tuntunan keagamaan yang diwajibkan pengamalan-pengamalan kepada otoritas politik masa kini atau unsur-unsur di bawahnya. Kaum liberal pertama ini menyatakan pemisahan antara agama dan negara.

Jenis liberalisme Islam kedua membenarkan dibentuknya institusi-institusi liberal (parlemen, pemilu, dan hak-hak sipil) dan beberapa kebijakan kesejahteraan sosial, bukan berdasarkan tiadanya undang-undang Islam yang kontradiktif, melainkan berdasarkan dari sumber-sumber ketentuan Islam yang sangat khusus, yang umumnya mereka kutip dari sumber-sumber keagamaan dan dari sejarah kekhalifahan awal.[1]

Adanya orientasi Islam alternatif ini, yakni semacam “liberalisme skripturalis”, yang lebih berkaitan dengan politik penggalangan dukungan ketimbangan politik praktis, mendorong sebagian pengamat yang optimis menyimpulkan adanya beberapa kecenderungan pada kaum modernis dan fundamentalis untuk mempertemukan idealisme mereka tentang negara Islam dan realita kehidupan hidup Islam.[2]

Doktrin politik liberal ini berpangkal pada keyakinan bahwa kesepakatan demi kebaikan bersama bagi kelompok bersejarah manapun bisa dicapai menggunakan wacana rasional. Doktrin liberal mengasumsikan adanya komunitas politik hetrogen, keanggotaan yang tidak tetap, dan peduli terhadap penetapan kebaikan bersama bagi bermacam kelompok yang memiliki kepentingan dan jati diri masing-masing. Penentuan kebaikan bersama untuk sebuah komunitas yang anggotanya tidak banyak memiliki perbedaan mendasar adalah persoalan lain. Di samping itu, jika komunitas politik ini diyakini bersifat lintas sejarah, maka doktrin liberal, akan menjadi semakin problematis.

---

[1]Leonard Binder, Islam Liberal; Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, Terj. Imam Muttaqin, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 355

[2]Ibid., hal. 356