Revolusi Islam Turki Masa Mustafa Kamal at-Taturk

A.    Revolusi Islam Turki Masa Mustafa Kamal  at-Taturk

Setelah berabad-abad Turki Utsmani pernah menguasai seluruh Jazirah Arab dan sebagai Eropa. Namun ketika Turki masih jaya, Eropa menganggapnya sebagai ancaman, sehingga mereka berusaha kembali merebut wilayah Eropa yang pernah dikuasai Turki. Tetapi di sisi lain berbagai upaya dilakukan Barat untuk memberi visi baru bagi modernisasi di Turki.

Berbagai konflik yang terjadi dengan Barat, dinasti Turki Utsmani mampu mengalahkannya dan mampu mencegah pasukan Barat untuk mencapai tempat-tempat suci umat Islam. Akibat kegagalan inilah yang mendorong bangsa Barat makin giat menggalang persengkongkolan untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyah secara total.[1] Berbagai strategi mereka lancarkan baik melalui provokasi politik maupun melalui kekuatan senjata yang bertujuan untuk memporakporandakan umat Islam.

Bangsa Barat menyadari benar kekuatan Turki yang hebat itu terletak pada tentaranya yang bersemangat Islam. Dari itu mereka melakukan infiltirasi ke dalam kubu tentara dengan cara mematikan semangat Islam dari jiwanya dan kemudian memasukkan ajaran-ajaran liberal dan faham nasionalisme. Cara ini dilakukan untuk memukul Islam dari dalam yakni melalui perantaraan tentara Islam itu sendiri.[2] Dengan segala daya mereka yang lakukan akhirnya berhasil menjadi guru dan pelatih tentara Turki dan bahkan menjadi panglimanya. Begitu tentara Turki dilatih oleh jenderal-jenderal Barat, dan para jenderal tersebut memasukkan ajaran tentang nasionalisme dan doktrin demokrasi untuk menggulingkan sistem kekhalifahan.

Tiga belas tahun sebelum kelahiran Mustafa Kamal , yakni tahun 1869, Turki diperintah oleh Daulah Utsmaniyah yang telah berhasil membangun undang-undang perdata. Pada saat itu merupakan masa perkembangan mazhab Hanafi dan Syafi’i di Turki, kemudian diundangkan pada tahun 1876. Sejarah tersebut menunjukkan pada dunia bahwa Turki pra revolusi Kamal, lebih banyak dalam perbedaan faham-faham keagamaan serta hukum secara dinamis. Perkembangan Islam berputar-putar di sekitar masalah fiqh dan ritualistic, serta mengisolasikan diri dari dunia Barat.[3]

Dipungkiri atau tidak sebenarnya kebesaran Turki Utsmani pada masanya sangat berkaitan dengan kegemilangan pemerintah dalam merealisasikan ajaran Islam. Dengan menggunakan simbol-simbol agama seperti sebutan sultan atau khalifah, Turki Utsmani berhasil mengikat kesetiaan dan simpati dunia Islam waktu itu untuk menopang kekuasaannya. Kombinasi antara spirit dan simbol agama dengan ambisi dinasti untuk berkuasa dan kemudian didukung dengan kekuatan militer menjadikan Turki Utsmani berkembang sebagai kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia.

Sikap ambisius kekuasaan dan semangat agama yang didasari pemahaman sempit tersebut ternyata membuat Turki Utsmani tumpu visi intelektualnya. Sikap terbuka dan apresiatif yang dimiliki Islam sebelumnya terhadap peradaban luar seperti Yunani, Persia, India dan China ternyata tidak dimiliki oleh penguasa Turki Utsmani saat itu. Salah satu akibatnya Turki Utsmani menyadari bahwa dirinya dalam keadaan bahaya, di mana Eropa sedang bangkit dan berusaha menggilas kebesarannya.

Kesadaran terhadap bahaya muncul dari kalangan intelektual, namun pihak istana tidak mampu menangkap pandangan yang mereka kemukakan. Gerakan tanzimat dan kemudian Turki Muda adalah gerakan pembaharuan yang secara sadar ingin menyelamatkan Turki dari ancaman kehancuran. Hampir semua intelektual yang bergabung dalam gerakan Duta Turki Utsmani di luar negeri melihat dan mengamati derap revolusi, modernisasi dan libralisasi yang terjadi di Eropa, mereka kemudian pulang ke Turki untuk menyebarkan dan menggerakkan ide pembaharuan bagi Turki Utsmani.[4]

Gerakan Turki Muda yang membawa misi kemerdekaan, kebebasan, keadilan dan persamaan hak, tentunya sangat ditentang oleh pihak istana yang tidak menghendaki adanya pemisahan kekuasaan, karena ditakutkan akan menggeser eksistensi dinasti Turki Utsmani. Maka solusi yang digunakan adalah cara kekerasan dengan mematahkan gerakan Turki Muda. Namun demikian pihak penguasa tidak sadar bahwa mematahkan gerakan pembaharuan pada saat seperti tidak berarti juga mematahkan rantai estafet bagi kemajuan peradaban Islam untuk memasuki dunia modern.

Pada awal abad ke 20, Turki yang pernah jaya itu perlahan-lahan mulai runtuh sampai akhirnya banyak negeri yang semula berada di bawah kekuasannya memproklamirkan diri sebagai negeri yang merdeka. Kehancuran Turki Utsmani terjadi setelah perang dunia I. dalam perang itu bangsa Turki yang bersekutu dengan Jerman dan Austria menderita kekalahan. Akibatnya kerajaan itu banyak kehilangan wilayahnya yang non Turki seperti Yunani, Yugoslavia, Bulgaria, Hingaria, Rumania, Albania, dan tanah-tanah Arab di Timur Tengah.[5] Sebenarnya pada permulaan perang, Turki Utsmani bingung kemana harus berpihak, kepada Jerman atau kepada Inggris dan sekutu-sekutunya.

Pemerintah Turki khawatir apabila perang besar itu selesai, dan kedua pihak yang berperang sepakat berdamai untuk menundukkan Turki. Lalu pemerintah Turki menyatakan kepada mereka bahwa Turki ditolak, mereka berharap agar Turki bersikap netral. Penolakan itu sebenarnya disebabkan oleh satu prinsip; jika pihak sekutu menerima bantuan dari pemerintah Islam, niscaya akan sulit bagi mereka untuk membagi-bagikan negeri Islam sehabis perang nantinya. Karena penolakan pihak sekutu, akhirnya Turki Utsmani berpihak pada Jerman. Dengan demikian, Turki Utsmani turut pula dalam kekalahan.[6]

Akibat dari kekalahan ini, tinggallah sultan yang masih bertahan di Istambul. Sementara tentara sekutu menyampaikan ultimatum kepada sultan supaya dibentuk satu cabinet baru yang mesti daripada orang-orang yang dipandang pro sekutu. Dalam keadaan demikian Turki memang sedikit beruntung karena pihak sekutu tidaklah merampas dan menguasai konstantinopel (Istambul) yang merupakan pusaka Byzantium yang telah hilang 500 tahun yang lalu. Namun demikian kedudukan Sultan Turki hanyalah akan dijadikan semacam boneka belaka.[7]

Akan tetapi di Anatolia juga muncul gerakan perlawanan dari kaum nasionalis yang berusaha untuk menegakkan citra Turki. Mereka menyusun strategi dan kekuatan untuk dapat mengusir sekutu dari wilayahnya. Gerakan nasionalis ini juga menginginkan pembentukan sebuah Negara baru yang demokratis dan modern. Berkat keberanian Mustafa Kamal  yang waktu itu menjabat panglima perang, Turki berhasil menghalau pihak sekutu.

Dalam konferensi San Remo di Perancis diputuskan bahwa seluruh daerah kekuasaan Turki Utsmani diambil alih oleh sekutu, kecuali hanya satu Istambul. Delegasi yang ikut dalam perundingan itu terpaksa menerimanya karena tidak ada jalan lain.

Mendengar ditandatanganinya perjanjian San Remo, maka sejak saat Kamal tidak mengakui lagi pemerintahan di Istambul dan berusaha membentuk satu pemerintahan bari di Ankara.

Pada bulan Oktober 1922 pihak sekutu mengundang Sultan Muhammad Wahid al-Din (1918-1922) untuk menghadiri konferensi Lausanne. Undangan ini oleh Ankara dipandang sebagai penghinaan, karena sultan dianggap penguasa tanpa Negara. Pada tanggal 17 November 1922 sultan tersebut terpaksa melarikan diri ke Malta. Kemenakannya Abdul Majid, diangkat sebagai pemimpin baru tanpa memiliki kekuatan politik. Hapusnya kesultanan mengakhiri dualisme pemerintahan yang berlangsung semenjak terbentuknya pemerintahan tandingan di Ankara.[8]

Pada tanggal 23 Juli 1923 ditandatangai perjanjian Lusanne dan pemerintahan Mustafa Kamal  mendapat pengakuan Internasional. Sebagai penguasa defacto dan dejure di Turki.[9] Turki secara resmi diproklamirkan sebagai Negara Republik pada tanggal 30 Oktober 1923 dan Ankara ditetapkan sebagai Ibukota Negara. Itulah akhir sebuah perjalanan dinasti Turki dan pergerakan kea rah modernisasi Negara terus berlanjut sebuah negera yang diidam-idamkan oleh kalangan intelektual Turki. Sedangkan Sultan Abdul Hamid sebagai pemerintahan terakhir dalam Dinasti Utsmani terpaksa mengasingkan diri ke Swiss.

---

[1]Ismail al-Killany, Sekularisme; Upaya Memisahkan Agama dan Negara, Terj. Kathur Suhadi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992, hal. 183

[2]Firdaus AN., Mutiara Dakwah, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1983, hal. 40

[3]Ahmad Faisal, Op. cit, hal. 80

[4]Komaruddin Hidayat, Op. cit, hal. 39

[5]Said Muchsin, Dari Kesultanan ke Republik, Serambi Indonesia, 30 Desember 1995, hal. 9

[6]Ismail Ya’cob, Orientalisme dan Orientalisten, Surabaya: Faizan, t.t., hal. 40

[7]HAMKA, Sejarah Umat Islam, Jil. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 327

[8]Departemen Agama RI, Op. cit, hal. 814

[9]Harun Nasution, Op. cit, hal. 147