Para terdampak pandemi Covid-19 akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah untuk segera memenuhi kebutuhan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga Bantuan Sosial (bansos) dapat disalurkan sebelum Idul Fitri.
Dari target 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), sejauh ini Kementerian Sosial baru menerima sekitar 7.800.000 Kepala Keluarga (KK).
“Dari target 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), hari ini kami belum mendapat 100 % (persen). Data baru yang kami terima ada 7.800.000 Kepala Keluarga (KK). Masih ada daerah yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta Kepala Keluarga (KK),” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/5/2020).
Juliari menyebutkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) harus dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta agar penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako selesai sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data penerima Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan pertemuan secara daring dengan para pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan keleluasaan kepada PEMDA untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.
“Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar penerima Bantuan Sosial (bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami hanya jadi referensi. Tidak harus menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya data untuk penerima Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan pemkot datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) tepat sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kini sedang berjalan sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) melalui Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi melalui Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) bisa disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi melalui transfer bank untuk penerima Bantuan Sosial (bansos) yang memiliki nomer rekening. Adapun yang tidak memiliki rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan mendapatkan undangan lebih dulu,” katanya.
Sumber: https://kabar24.bisnis.com
Juliari menyebutkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) harus dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Presiden meminta agar penyaluran Bantuan Sosial (bansos) tunai dan sembako selesai sebelum hari raya Idul Fitri.
Persoalan data penerima Bantuan Sosial (bansos) , katanya, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.
Sebelumnya, pimpinan Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan pertemuan secara daring dengan para pemimpin daerah seperti gubernur, wali kota, dan juga bupati. Melalui komunikasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan keleluasaan kepada PEMDA untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.
“Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya rumit. Kami tidak “mengunci” daftar penerima Bantuan Sosial (bansos) hanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” katanya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan baik dari Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kami hanya jadi referensi. Tidak harus menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya data untuk penerima Bantuan Sosial (bansos) tunai. Kami berharap pemkab dan pemkot datanya akurat sehingga Bantuan Sosial (bansos) tepat sasaran,” tambahnya.
Juliari menyatakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kini sedang berjalan sejumlah 1.800.000 Kepala Keluarga (KK) melalui Kantor Pos. Selain itu terdapat juga distribusi melalui Bank Himbara dengan mekanisme transfer sebesar 785.000 Kepala Keluarga (KK) sehingga total disrtribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) bisa disalurkan untuk 2.600.000 Kepala Keluarga (KK) per tanggal 9 Mei 2020.
“Distribusi melalui transfer bank untuk penerima Bantuan Sosial (bansos) yang memiliki nomer rekening. Adapun yang tidak memiliki rekening, dibayarkan di Kantor Pos, dengan mendapatkan undangan lebih dulu,” katanya.
Kapan bansos di bagikan bagi yang mempunyai rekening
ReplyDeletePunten ..utk kpm yg sdah dapat PKH .di mohonkan utk bisa dapat bantuan BLT jga,krna pencairan bantuan PKH tiap bulan nya jga,hanya sedikit,ada 75rb,150,RB dan paling gede 250.
ReplyDeleteItu semua di bilang masih belum mencukupi kebutuhan pedagang yg nganggur sprt sya,di musim covid-19 ini.
Sekali lgi mohon bantuan nya pak Jokowi..🙏🙏🙏
Maaf izin komen jga,, kapan sy menerima bantuan,, sdgkan sy sama sekali blum pernah menerima bantuan pemerintah,, apa lg adanya covid ini sangat sulit peluang mencari uang, sy ibu rumah tgga punya dua org ank,, suami buruh harian lepas,, sy pernAh bertanya pd rt setempat,, ktnya yg dpt bantuan pmerintah yg punya tmpt tinggal,, tidak boleh ngontrak, padahal ank sy sekolah sd semua,, terkadang seperti tidak di hiraukan,, malah yg mampu dpt,, la seperti sy gigit jari, padahal data 2 lengkap.mohon maaf ada salah kata dri sy,,sy minta kebijakan dari bapak presiden jokowi. Luahan hati sy dari anita
ReplyDeleteKami belum pnya kartu BLT
ReplyDeleteKami dari Timika papua
Kami belum pnya kartu BLT dan PKH kami dapat kartunya gimana ya caranya...
ReplyDeleteSalam Timika papua