Download PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2O11 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 4 Oktober 2O11 di Jakarta.
Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 96. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96.
Selengkapnya silakan Download Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. DOWNLOAD DISINI
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2O11 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 4 Oktober 2O11 di Jakarta.
Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 96. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96.
Selengkapnya silakan Download Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2O11 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. DOWNLOAD DISINI
0 Comments
Post a Comment