Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

DPR Sebut ASN Dapat Bansos Bukan Kali Pertama

 

DPR Sebut ASN Dapat Bansos Bukan Kali Pertama

Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, keberadaan ASN kesejahteraan pemerintah bukanlah hal baru dan berulang.


"Ini bukan pertama kali, sebelumnya. Ini tentu soal akurasi data dan verifikasi yang perlu dilakukan lebih serius antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah," katanya, Senin. 22/11/2021).

Politisi PKS mengingatkan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk tidak saling menyalahkan dan bertanggung jawab.

“Segera perbaiki, kurangi santunan sosial, dan segera pindahkan ke anak yatim piatu, misalnya karena Covid. “Kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan satu sama lain,” kata Hidayat. Aku marah. Tentu saja, memberi tahu menteri saja masalahnya tidak akan menyelesaikan masalah, dan pemerintah daerah bisa marah,” kata Hidayat.

"Tidak apa-apa untuk marah, tapi itu tidak memalukan. kemarahan konstruktif. Mereka juga dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik,” lanjutnya.

Ia juga ingin Kementerian Sosial bertindak cepat untuk menarik bantuan yang diterima dari ASN.

"Anggaran bisa masuk ke partai yang sah," kata Hidayat.

Terkuak 31.624 PNS Terima Bansos

Ditemukan sekitar 31.000 staf negara (ASN) atau staf pendukung sosial dari Kementerian Bantuan Sosial atau Sosial yang diperlihatkan.

Bantuan itu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) TriRismaharini atau Risma.

Risma menyetujui penerimaan data tersebut ketika Departemen Sosial secara berkala meninjau data penerima kesejahteraan. Kemudian saya kirimkan datanya ke BKN.

"Data kami menunjukkan ada 31.624 petugas setelah diserahkan ke BKN," kata Risma saat konferensi pers, Kamis, 18 November 2021.

Rincian: Dari 31.624 PNS, 28.965 PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebenarnya tidak dapat menerima tunjangan sosial. 4.444 karyawan ini tersebar di 511 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Dia bilang dia akan mengembalikan ini ke daerah.

"Kami telah mengembalikan data ini dan berharap wilayah akan bereaksi terhadap kami," lanjut Lithma.

Menyebutkan pekerjaan PNS yang menerima dukungan sosial dari berbagai latar belakang, antara lain guru, tenaga pendidik dan tenaga medis.

"Kirim data ke BKN dan scan data kependudukan" Cek apakah ini resmi Ternyata benar (ASN)," kata Risma.

Artikel ini sudah tayang di www.liputan6.com dengan Judul " DPR Sebut ASN Dapat Bansos Bukan Kali Pertama"