Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ditambah di 2018
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
JURAGANBERDESA---Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran pejabat kabinet kerja untuk menambahkan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.
Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih terdapat ruang fiskal guna mempercepat pemberantasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
"Jadi tadi ibu menkeu laporkan ke presiden memang ada ruang fiskal dan hal yang diperuntukkan khusus untuk supaya kemiskinan bisa menurun, daya saing meningkat kemudian subsidi dan hal yang berkaitan dengan program pemerintah seperti KIP, PKH, KIS," kata Pramono di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Pramono memastikan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sudah ada, namun dirinya masih enggan menyebutkan.
"Tadi memang ada angka-angka yang akan diperbaiki dalam APBN 2018 yang akan diketok 20 Oktober ini, itulah yang jadi pegangan kita untuk kerja di 2018," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga.
Terdapat 17 kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
"Di Kementerian Sosial yang spesifik itu hanya program keluarga harapan, nah ini kan dinaikkan dari 6 juta 20017 menjadi 10 juta 2018. Kita bisa melihat rilis per 7 September yang dikeluarkan Kemenkeu kemarin. Rilis menyebut bahwa yang efektif turunkan kemiskinan dan gini rasio adalah PKH, kedua KIP dari seluruh subsidi dan bansos," kata Khofifah.
"Jadi tadi ibu menkeu laporkan ke presiden memang ada ruang fiskal dan hal yang diperuntukkan khusus untuk supaya kemiskinan bisa menurun, daya saing meningkat kemudian subsidi dan hal yang berkaitan dengan program pemerintah seperti KIP, PKH, KIS," kata Pramono di Komplek Istana, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Pramono memastikan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sudah ada, namun dirinya masih enggan menyebutkan.
"Tadi memang ada angka-angka yang akan diperbaiki dalam APBN 2018 yang akan diketok 20 Oktober ini, itulah yang jadi pegangan kita untuk kerja di 2018," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penambahan anggaran pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga.
Terdapat 17 kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
"Di Kementerian Sosial yang spesifik itu hanya program keluarga harapan, nah ini kan dinaikkan dari 6 juta 20017 menjadi 10 juta 2018. Kita bisa melihat rilis per 7 September yang dikeluarkan Kemenkeu kemarin. Rilis menyebut bahwa yang efektif turunkan kemiskinan dan gini rasio adalah PKH, kedua KIP dari seluruh subsidi dan bansos," kata Khofifah.
Dengan adanya program PKH, Khofifah optimis kemiskinan mampu turun sebesar 0,015%.
"Jadi ini saya ingin sampaikan penurunan kemiskinan lintas lembaga, dari efektivitas itu, antara lain kemarin juga direncanakan tambah untuk program keluarga harapan naik dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima," tutup dia. (mkj/mkj)
SUMBER BERITA: https://finance.detik.com
"Jadi ini saya ingin sampaikan penurunan kemiskinan lintas lembaga, dari efektivitas itu, antara lain kemarin juga direncanakan tambah untuk program keluarga harapan naik dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima," tutup dia. (mkj/mkj)
SUMBER BERITA: https://finance.detik.com
