Download Petunjuk Teknis operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Sebagai kementerian yang memulai dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami berkewajiban untuk memastikan bahwa UU Desa dilaksanakan sesuai rencana semula. Selama sekitar 10 (10) tahun, para aktivis desa telah bekerja keras untuk merancang undang-undang desa di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Pengesahan UU Desa merupakan desakan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Namun perhatikan perkembangan yang terjadi setelah undang-undang desa berlaku.
Kami menyadari bahwa kami perlu mendistorsi pemikiran kami tentang implementasi undang-undang desa. Permendagri tahun 2018 nomor 20 merupakan salah satu peraturan turunan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan disesuaikan dengan perkembangan yang berkembang. Pola hibrid regulasi, yang memadukan prinsip pemberdayaan dengan prinsip pengelolaan keuangan, merupakan langkah berani. Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah Pokok-pokok Pemberdayaan yang menjadi salah satu landasan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan undang-undang desa, dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dengan membuat Standar Akuntansi Pelaporan Berbasis Kas. Ide awalnya adalah untuk mengadopsi.
Selengkapnya silakan Bapak/Ibu Download Petunjuk Teknis operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. DOWNLOAD DISINI
Download Juga Artikel Lainnya:
- Download Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Desa
- Download Petunjuk Teknis operasional Penatausahaan Keuangan Desa
- Download Petunjuk Teknis operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Download Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUM Desa Bersama
- Download Petunjuk Teknis operasional Pengelolaan Keuangan Desa
- Download Petunjuk Teknis operasional Perencanaan Keuangan Desa
- Download Petunjuk Teknis operasional Pelaksanaan Keuangan Desa