61 Persen Desa di Indonesia Sudah Memiliki BUMDes
Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen Gampong telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMG di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMG.
Kemendes mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen Gampong telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMG di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMG.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT di Kota Malang, Kamis (25/4).
"Sebanyak 45.549 BUMG muncul. BUMG ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perGampongan," ujarnya.
Anwar mengatakan, BUMG merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Gampong. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMG dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat Gampong.
"BUMG adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh Gampong. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya.
Meski demikian, BUMG dan Koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, BUMG yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di Gampong.
"Koperasi dan BUMG tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMG. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat," ujarnya.
Terkait Bakohumas, Anwar meminta forum kehumasan pemerintah tersebut dapat memberikan informasi kepada khalayak terkait pentingnya BUMG bagi perekonomian perGampongan. Ia juga meminta Forum Bakohumas untuk bekerjasama meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat.
"Kita ingin forum Bakohumas ini paling tidak pada taraf prinsip dapat mengakselerasi masyarakat. Termasuk meng-counter isu-isu tidak benar yang beredar di masyarakat," ujarnya. (Kemendes PDTT)
