Sekolah Unggulan dan Orang Miskin

Adanya sekolah unggul menandakan bahwa pemerintah belum mampu menjalankan sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila itu dijunjung tinggi, maka seluruh sekolah adalah lembaga pendidikan unggul.

Ketidakadilan melahirkan kelas sosial. Kelompok miskin dianggap beban pembangunan dan pantas mendapatkan pelayanan kelas III. Murah, minim kualitas serta minim perlindungan. Termasuk dalam hal pendidikan formal.

Anak-anak kampung adalah anak-anak bodoh? Saya kerap mendengarnya. Benar, mereka tertinggal dalam banyak hal. Tapi apakah mereka bodoh? Tidak ada manusia yang bodoh. Hanya saja, di sekolah yang minim fasilitas, dengan SDM guru apa adanya, anak-anak hanya dinilai pintar bila mampu menguasai matematika, bahasa, IPA dan IPS. Selebihnya, akan dianggap bodoh. Anak-anak yang minim gizi, kelelahan karena setelah bangun pagi masih harus bekerja sebelum berangkat ke sekolah, dengan bacaan yang terbatas, dan setelah pulang sekolah masih harus bekerja sampai sore dan malam harus mengaji, tentu daya serapnya tidak sebanding dengan anak-anak yang berak pun bisa sembari bermain gadget.

Orang miskin dilarang protes. Tabu untuk menyampaikan aspirasi. Mereka harus rela ditipu, harus terima diperas dan harus patuh pada aturan. Bila melawan, akan dihina: "Udah miskin, masih saja sok!

Bila berperkara hukum, orang miskin kerap kalah. Bila tidak ada peluang untuk dikalahkan, akan dipaksa berdamai.

Maka jangan heran banyak orang miskin tak masuk data sebagai penerima PKH, tak mendapatkan jatah beasiswa. Karena orang miskin, yang dihimpun hanya angka saja. Selebihnya, segenap bantuan negara dimanipulasi menjadi jatah orang berada. Maka jangan heran bila ramai-ramai mereka mundur dari PKH setelah sanya stiker dhuafa. Saya yakin mayoritas dari mereka, sejak awal memang tak pantas menerima PKH.

Penulis: Muhajir Juli